Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu, 15 Oktober 2025, dilaporkan berlangsung tegang. Ketegangan ini berpusat pada pembahasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.
Pemicu ketegangan adalah sikap Danantara yang bersikeras agar cicilan utang Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Menkeu Purbaya dengan tegas menolak usulan tersebut. Ia menilai langkah itu dapat merusak integritas dan tata kelola keuangan negara. "Mereka ngotot pakai APBN, tapi saya bilang tidak. Itu tidak sehat bagi tata kelola fiskal," tegas Purbaya.
Solusi Bayar Utang Whoosh: Manfaatkan Dividen BUMN
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa Danantara sebenarnya memiliki sumber dana lain yang potensial, yaitu dividen BUMN yang nilainya hampir mencapai Rp 90 triliun. Dana sebesar ini, menurutnya, seharusnya dapat dialokasikan untuk membayar cicilan tahunan utang proyek kereta cepat yang mencapai Rp 2 triliun.
Purbaya bahkan menyoroti keputusan Danantara yang menempatkan sebagian besar dividen tersebut ke dalam obligasi pemerintah. "Saya sempat kritik, kalau dividen sebanyak itu malah ditaruh di obligasi pemerintah, lalu keahlian Anda apa?" ujarnya. Menanggapi hal ini, Danantara beralasan bahwa penempatan dana itu bersifat sementara karena belum adanya proyek baru dalam tiga bulan terakhir.
Artikel Terkait
Polisi Siapkan 10 Ruas Tol Fungsional untuk Antisipasi Macet Mudik Lebaran 2026
DPRD Sulsel dan Tim Teknis Temukan Ketebalan Aspal Jalan Hertasning Sesuai Standar
Dua Aktivis Pati Bebas Bersyarat Usai Divonis 6 Bulan Penjara
Pemprov Sulsel Salurkan Bantuan untuk Korban Angin Puting Beliung di Takalar