Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Lindungi Jemaah Umrah di Tengah Konflik AS-Israel-Iran

Kondisi para jemaah umrah Indonesia di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kini jadi sorotan. Anggota Komisi VIII DPR dari PDIP, Selly Gantina, mendesak pemerintah untuk bertindak cepat. Menurutnya, jemaah tak boleh dibiarkan dalam situasi yang tak jelas dan penuh ketidakpastian.

"Negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya, termasuk jemaah umrah. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi lebih pada keselamatan, layanan, dan kepastian mereka bisa pulang," tegas Selly dalam pernyataannya, Kamis lalu.

Dia melanjutkan dengan nada tegas, "Kehadiran negara jangan cuma lewat imbauan. Harus ada skema pemulangan yang jelas, terukur, dan punya timeline pasti. Jemaah tidak boleh jadi korban dari dinamika global yang sama sekali di luar kuasa mereka."

Di sisi lain, Selly melihat situasi perang saat ini sebagai alarm keras. Ini momentum untuk mengevaluasi sistem mitigasi krisis yang ada, terutama dalam hal perlindungan warga negara di luar negeri.

Ada beberapa poin strategis yang dia soroti. Pertama, soal penguatan sistem perlindungan jemaah itu sendiri. Negara, dalam hal ini, harus punya protokol krisis yang terstruktur dengan matang mulai dari skema evakuasi alternatif, jaminan logistik, sampai kepastian layanan dasar saat darurat.

Kemudian, tidak kalah pentingnya adalah evaluasi terhadap akuntabilitas para penyelenggara perjalanan ibadah. Koordinasi antar kementerian dan perwakilan Indonesia di luar negeri juga harus diperkuat, sehingga respons bisa lebih cepat dan solid.

"Ini membuktikan, penyelenggaraan umrah sangat terpengaruh oleh gejolak geopolitik dunia," ujarnya.

"Negara harus punya sistem yang kuat, adaptif, dan bisa memberi kepastian penuh saat krisis melanda. Negara tidak boleh absen ketika rakyatnya dalam posisi rentan. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Setiap jemaah berhak pulang dengan aman, bermartabat, dan jelas prosedurnya," imbuh Selly.

Latar belakang desakan ini adalah eskalasi konflik yang makin panas. Israel dan AS diketahui telah melancarkan serangan udara ke Iran sejak akhir Februari lalu, yang kemudian memicu pembalasan dari Teheran.

Sementara dari pihak AS, Presiden Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi sudah mengingatkan bahwa konflik dengan Iran berpotensi menelan lebih banyak korban jiwa dari militer Amerika, seiring aksi balasan yang dilancarkan Iran.