Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Lindungi Jemaah Umrah di Tengah Konflik AS-Israel-Iran

Kondisi para jemaah umrah Indonesia di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kini jadi sorotan. Anggota Komisi VIII DPR dari PDIP, Selly Gantina, mendesak pemerintah untuk bertindak cepat. Menurutnya, jemaah tak boleh dibiarkan dalam situasi yang tak jelas dan penuh ketidakpastian.

"Negara punya kewajiban konstitusional untuk melindungi warga negaranya, termasuk jemaah umrah. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi lebih pada keselamatan, layanan, dan kepastian mereka bisa pulang," tegas Selly dalam pernyataannya, Kamis lalu.

Dia melanjutkan dengan nada tegas, "Kehadiran negara jangan cuma lewat imbauan. Harus ada skema pemulangan yang jelas, terukur, dan punya timeline pasti. Jemaah tidak boleh jadi korban dari dinamika global yang sama sekali di luar kuasa mereka."

Di sisi lain, Selly melihat situasi perang saat ini sebagai alarm keras. Ini momentum untuk mengevaluasi sistem mitigasi krisis yang ada, terutama dalam hal perlindungan warga negara di luar negeri.

Ada beberapa poin strategis yang dia soroti. Pertama, soal penguatan sistem perlindungan jemaah itu sendiri. Negara, dalam hal ini, harus punya protokol krisis yang terstruktur dengan matang mulai dari skema evakuasi alternatif, jaminan logistik, sampai kepastian layanan dasar saat darurat.