Kemenhaj Tangani Rata-Rata 20 Laporan Kasus Haji dan Umrah per Hari

Jakarta – Setiap harinya, Kementerian Haji (Kemenhaj) kebanjiran laporan. Tak tanggung-tanggung, sekitar 20 kasus terkait penyelenggaraan Haji dan Umrah masuk ke meja mereka. Angka ini diungkapkan oleh Satgas Haji, yang kini merasa kewalahan.

Harun Al Rasyid, Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, tak menampik fakta itu. Menurutnya, butuh penanganan serius dan cepat. "Agar ada efek jera," tegasnya. Untuk itulah, mereka memerlukan bantuan kepolisian. Kolaborasi dengan Polri, harapannya, bisa meminimalisir gelombang kasus yang terjadi.

"Beberapa kasus ya, tidak kurang dari 20 kasus yang masuk dilaporkan ke Kementerian Haji per harinya," ujar Harun saat ditemui di Mabes Polri, Senin (20/4/2026).

Dia melanjutkan, sejauh ini sudah terkumpul 95 laporan. Ragamnya luas. Mulai dari pelanggaran visa non-Haji, kasus haji khusus, hingga sisa-sisa masalah tahun lalu. Tapi yang paling menonjol? Kasus Umrah.

"Nah, umrah ini menempati posisi yang terbanyak ya dari laporan-laporan itu," imbuhnya.

Di sisi lain, penindakan sudah mulai jalan. Baru-baru ini, Satgas berhasil mengamankan delapan jemaah yang hendak berangkat dengan visa non-Haji. Itu terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (18/4/2026).

"Kerja sama yang baik sudah dilakukan antara Satgas ini juga bantuan dari teman-teman di imigrasi ya," pungkas Harun soal operasi itu.

Sementara itu, dari sisi kepolisian, Wakabaintelkam Polri Irjen Nanang Supriatna menjelaskan peran mereka akan menyeluruh. Dari hulu ke hilir. Di hulu, pengawasan ketat akan difokuskan untuk memantau dunia maya. Tujuannya sederhana: mencegah penipuan berkedok Haji dan Umrah yang marak beredar di internet dan media sosial.

"Pelaksanaannya berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait," kata Nanang.

Lebih lanjut dia menyebut, langkah ini untuk mengantisipasi sekaligus memberi rasa aman. "Kemudian mencegah potensi-potensi tindak pidana, dalam hal ini kebanyakan tindak pidana penipuan," tuturnya. Pengawasan digital ini rencananya akan melibatkan Kementerian Kominfo dan lembaga terkait lainnya. Upaya bersama, untuk mengamankan ibadah masyarakat dari oknum yang tak bertanggung jawab.