Saksi Ungkap Harga Chromebook di Bawah Pasar, Kerugian Negara Dipertanyakan

Sidang lanjutan kasus pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali mengungkap beberapa hal menarik. Kali ini, fokusnya pada angka-angka. Isu tentang harga dan dugaan kerugian negara justru tampak semakin kabur, bahkan bisa dibilang mulai terpatahkan.

Menurut keterangan di persidangan, harga yang dibayar pemerintah ternyata berada di ujung paling bawah dari rentang harga pasar. Yang tak kalah penting, perangkat-perangkat itu masih hidup dan dipakai. Jutaan siswa dan guru di berbagai daerah masih menggunakannya hingga sekarang.

Idi Sumardi, dari Tim Teknis yang dulu menyusun kajian pengadaan di era Nadiem, hadir sebagai saksi. Ia menegaskan prosesnya sudah sesuai prosedur.

"Seingat saya belum dapat yang Rp3 juta. Di situ tertera Rp4 juta kalau tidak salah. Kalau di e-katalog Rp4,4 juta, di luar e-katalog Rp4,3 juta," ujar Idi di hadapan majelis hakim, Kamis lalu.

Kesaksian Idi ini rupanya sejalan dengan temuan sebelumnya. Nadiem Makarim, yang hadir di sidang, langsung menyoroti konsistensi data ini dengan pernyataan saksi dari LKPP, Aris Supriyanto, beberapa waktu lalu.

"Rentang harga di pasar berada di antara Rp5-7 juta dan harga Rp3 juta itu tidak ada di mana-mana," kata Nadiem, mengutip Aris.

Ia lalu menambahkan, "Harga pembelian Rp5,5 juta justru ada di bagian bawah kisaran itu. Logikanya, kalau tidak ada kemahalan, ya tidak ada kerugian negara. Sederhana."

Namun begitu, sidang ini bukan cuma soal angka. Ada aspek teknis yang justru dianggap krusial oleh pihak Kemendikbudristek saat itu, yaitu fitur Chrome Device Management atau CDM.

Mantan Kapusdatin, Muhammad Hasan Chabibie, memaparkan panjang lebar. Menurutnya, CDM itu fitur pengawasan terpusat yang sangat dibutuhkan di dunia pendidikan. Tanpa alat semacam itu, mustahil mengontrol apa yang diakses siswa lewat laptop sekolah.