Jokowi Diduga Bawa Dokumen Referendum Papua Barat ke Brisbane: Sumber Keraguan Prabowo Tempatkan Gibran di Papua

Mantan Intelijen Negara, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menguak adanya dugaan skenario politik tingkat tinggi untuk "menyingkirkan" Gibran Rakabuming Raka dari pusat kekuasaan, yang diwarnai jejak masa lalu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dan keraguan mendalam dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sebagaimana diungkapkan dalam podcast eksklusif di Forum Keadilan TV, Kolonel Chandra membongkar lapisan-lapisan motif di balik isu yang pertama kali dilempar oleh Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra tersebut.

Menurutnya, ini jauh lebih kompleks dari sekadar pembagian tugas wakil presiden.

Spekulasi terkuat yang dianalisis Chandra adalah adanya upaya sistematis untuk menjauhkan putra sulung Presiden Jokowi itu dari lingkar utama kekuasaan di Jakarta. 

Pun dia membeberkan sejumlah kemungkinan motif di baliknya.

Pertama, sebagai strategi Presiden Prabowo Subianto untuk menjauhkan Gibran dari tekanan isu pemakzulan yang sempat berhembus. 

Kedua, sebuah langkah untuk memutus pengaruh lingkar dalam Jokowi.

Menurut Chandra, ada kemungkinan Gibran sengaja dijauhkan dari orang-orang dekat Jokowi yang mengindikasikan pergeseran dan perebutan pengaruh di internal pemerintahan baru.

Di sisi lain, penugasan ini juga bisa dibaca sebagai upaya membangun citra Gibran yang selama ini dinilai minim kerja konkret.

"Penugasan ini juga dilihat sebagai upaya agar Gibran terlihat memiliki pekerjaan dan tugas kenegaraan yang jelas, menjawab kritik publik mengenai aktivitasnya yang dianggap kurang mendasar," kata Kolonel Chandra dikutip Rabu (16/7/2025).

Benang merah masa lalu Jokowi

Menarik benang merah ke masa lalu Jokowi di Papua, menurutnya menjadi sumber keraguan Prabowo untuk menempatkan Gibran di sana.

"Ada keraguan dari Prabowo terkait penempatan Gibran di Papua karena latar belakang masa lalu ayahnya, Jokowi, yang pernah membawa dokumen referendum Papua Barat ke Brisbane pada tahun 2014," jelas Chandra.