Adhie Massardi Sindir Lembaga Survei: Kalau Muncul di 1940-an, Indonesia Tak Akan Pernah Merdeka

Juru bicara era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, kembali melontarkan kritik tajam terhadap keberadaan lembaga survei politik di Indonesia. Dalam pernyataan terbarunya, ia menyentil peran lembaga survei yang dinilainya tidak netral dan cenderung berpihak kepada pemilik modal. Bahkan, Adhie menyampaikan sindiran historis yang menohok: “Bersyukurlah bangsa 62 karena lembaga-lembaga survei baru lahir sekarang. Bayangkan jika mereka sudah muncul tahun 1940-an,” ungkapnya di akun X (Twitter), Senin (14/7/2025).

Ia kemudian melanjutkan imajinasinya dengan sebuah skenario satir. “Setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan Kemerdekaan, mereka lalu survei: Rakyat ikut Soekarno-Hatta atau ikut Belanda? NKRI tak akan merdeka, karena yang bisa bayar survei waktu itu ya Belanda!” sindir Adhie.

Sindiran Adhie itu merujuk pada maraknya lembaga survei politik yang kerap kali disebut-sebut tidak independen dan hanya menyuarakan kehendak pihak yang menjadi donatur atau klien mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, terutama menjelang pemilu, nama-nama lembaga survei ramai bermunculan dengan hasil riset yang kerap kali kontradiktif satu sama lain, sehingga publik pun bingung membedakan mana data yang otentik dan mana yang dipesan.

“Kondisi saat ini menunjukkan degradasi kepercayaan publik terhadap lembaga survei. Mereka seolah bukan alat demokrasi, tetapi alat propaganda kekuasaan,” ujar Adhie.

Ia menilai, jika lembaga-lembaga seperti itu sudah ada sejak masa perjuangan kemerdekaan, maka sejarah bangsa ini bisa saja berbeda. “Bisa saja hasil survei menunjukkan mayoritas rakyat masih ingin dijajah karena propaganda kolonial dan ketakutan akan ketidakpastian kemerdekaan. Lalu apa jadinya kita? Tidak akan ada Republik Indonesia,” tegasnya.

Pernyataan Adhie juga mempertegas kritik lama terhadap adanya praktik politik uang di balik publikasi survei. Tak sedikit pengamat yang menyebut survei kini kerap dijadikan alat untuk membentuk opini publik, bukan sekadar memotret realitas yang ada.