Pakar UGM: Keluar dari Board of Peace Berisiko Picu Embargo AS

Keluar dari Board of Peace? Secara teori, itu mungkin saja. Tapi coba tengok realitas yang ada. Menurut Guru Besar UGM Siti Mutiah Setiawati, langkah itu jauh dari sederhana buat Indonesia. Posisi kita di peta global saat ini, ya, agak terjepit.

Masalahnya klasik: ekonomi. Utang luar negeri yang menumpuk dan ketergantungan pada pihak eksternal seolah mengunci gerak langkah politik luar negeri kita. "Apa mungkin kita keluar dari BoP? harus," ujar Siti dalam acara Pojok Bulaksumur UGM, Jumat lalu.

Tapi dia langsung menambahkan, nada suaranya serius, "Sebagai negara sedang berkembang itu, biasanya mengalami dilema. Dalam memutuskan itu dilema karena kita itu apa-apanya terbatas."

Nah, di sinilah persoalannya menjadi pelik. Ambil langkah berani, konsekuensinya bisa berat. Dampak terburuk yang mengintai? Agresi sepihak, atau yang lebih realistis: embargo ekonomi yang bisa menghancurkan. Belum lagi kalau kita lihat karakter pemimpin di seberang sana.

Donald Trump. Namanya saja sudah bikin banyak diplomat menghela napas. Gayanya yang tak terprediksi dan kecenderungannya mengabaikan hukum internasional jadi ancaman nyata. Kalau Indonesia dianggap membangkang, apa yang akan dia lakukan?

"Ya Donald Trump itu kayak gitu kok, nggak bisa diprediksi," kata Siti dengan nada gamblang.

"Bisa jadi dia menyerang kita, bisa. Mengembargo ya bisa, wong namanya orang ngawur. Hukum internasional aja dilanggar, ngapain perjanjian dengan Indonesia, gampang melanggar. Jadi risikonya kita bisa terkena dampak ngawurnya ini."

Serangan balik dari negara adidaya macam itu jelas bukan main-main. Efeknya tak cuma dirasakan di meja perundingan, tapi akan merembet ke dalam negeri. Stabilitas domestik yang sudah terbebani utang bisa tambah goyah.

Lalu, apa solusinya? Konfrontasi langsung jelas bukan jawaban. Siti menyarankan pendekatan yang lebih halus, lebih cerdik. Diplomasi yang tak perlu gebyar-gebyar.

"Jadi itu yang harus kita pikirkan, bagaimana Amerika tidak marah tapi kita bisa keluar," terangnya. "Karena dia melanggar ya kita ikut-ikut melanggar atau bagaimana, tapi kita keluar tapi nggak usah bilang keluar gitu, tinggal diundang nggak usah datang juga bisa."

Intinya, butuh trik. Kegagalan mengelola transisi ini risikonya besar: isolasi internasional dan krisis ekonomi akibat embargo. Tantangan terbesarnya adalah melepaskan diri dari jeratan tanpa harus hancur oleh tekanan kekuatan global.

"Artinya punya trik-trik yang ini kita berhadapan dengan orang yang tidak taat hukum lho," tandas Siti. "Jadi harus punya ide."

Jadi, keluar dari BoP bukan soal berani atau tidak. Tapi lebih pada soal seberapa lihai kita berdiplomasi di tengah keterbatasan yang ada. Permainannya harus sangat hati-hati.