Rocky Gerung Kritisasi Rencana 750 Batalyon Baru: Sebar Ketakutan, Bukan Rasa Aman

Rencana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk membangun 750 batalyon baru hingga tahun 2029 menuai kritik tajam dari intelektual Rocky Gerung, yang tidak hanya mempertanyakan urgensi proyek tersebut tetapi juga menyoroti klaim kontroversial yang menyertainya, seperti pernyataan bahwa pembangunan satuan militer ini mampu menekan angka kejahatan begal hingga 50 persen.

Rocky mempersoalkan logika di balik pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam urusan kriminalitas jalanan yang seharusnya menjadi ranah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, bukan rasa aman. Kekhawatiran yang muncul, kata dia, adalah bahwa kehadiran tentara akan menjangkau hingga ke gang-gang kecil permukiman warga.

“Jadi, produksi ketakutan menghasilkan implikasinya tentara mesti ada di setiap gang buat nahan begal. Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman, tapi itu rasa aman palsu karena saya justru khawatir,” ujar Rocky dalam acara Terus Terang Goes to Campus yang ditayangkan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Rocky juga menyuarakan keprihatinannya terhadap fenomena creeping militarism atau meluasnya pengaruh militer ke ranah sipil. Ia menilai bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kecenderungan tersebut adalah dengan menegakkan doktrin supremasi nilai-nilai sipil (the supremacy of civilian value). Baginya, supremasi haruslah melekat pada nilai, bukan pada individu atau institusi, termasuk militer yang seharusnya tunduk pada nilai-nilai kewarganegaraan.

Rocky menegaskan bahwa legitimasi tentara untuk memegang senjata hanya berlaku dalam kondisi perang. Di luar situasi tersebut, menurut dia, tentara tidak memiliki legitimasi karena fungsi utamanya adalah sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai alat pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Jadi, kita balik pada ide tadi, kita ingin kembalikan aura Reformasi yang pertama kali didalilkan oleh mahasiswa, didalilkan oleh masyarakat sipil, didalilkan oleh NU, didalilkan oleh Muhammadiyah. Tapi, sekarang kita tak lihat, ada persekutuan akal sehat di antara bahkan lembaga keagamaan, lembaga-lembaga keagamaan kita, yang besar-besarkan Muhammadiyah dan NU, tidak lagi mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi, tambang. Jadi, memang ada pelemahan masyarakat sipil,” kata Rocky.

Oleh karena itu, ia mendesak penguatan kembali forum-forum masyarakat sipil sebagai ruang untuk menyuarakan aspirasi. Meskipun risiko seperti diincar atau diintai oleh aparat intelijen mengintai, Rocky menilai hal itu tidak sebanding dengan pentingnya suara publik yang harus terus diucapkan.

Ia menganalogikan negara sebagai sebuah bus yang mogok dan perlu didorong oleh pikiran-pikiran kritis agar pengemudinya sadar bahwa ia dituntut untuk menghasilkan dan membela argumen dalam masyarakat yang argumentatif. Rocky menyayangkan bahwa saat ini bangsa Indonesia hidup dalam kondisi tanpa argumen yang memadai.

“Akibatnya kita jualan sentimen. Jadi, keadaan negeri ini mengalami dua kendala. Pertama, gagal memperlihatkan jejak pikiran kiri dalam upaya melakukan perubahan. Kedua, kemampuan kita untuk produce argument tak ada, kita tak lihat, talk show itu isinya omong kosong, kecuali Terus Terang. Jadi, balik lagi pada itu adalah urusan kita bersama, kita mau perkuat masyarakat sipil ini supaya kita bisa pada akhirnya kalau diajak diskusi oleh supir bus itu, kita tak mau diskusi, kita mau berunding,” kata Rocky.

Menyinggung soal Reformasi, Rocky berpendapat bahwa Indonesia sejatinya baru memasuki masa transisi demokrasi keluar dari Orde Baru, tetapi belum benar-benar tiba di tujuan. Ia menilai bahwa hingga saat ini bangsa Indonesia belum berani memasuki “rumah demokrasi” karena masih dibayangi oleh lalu lalang tentara dan polisi.

Menurut Rocky, jembatan dari rumah Orde Baru menuju demokrasi tidak lain adalah revolusi. Namun, ia menyayangkan bahwa kata “revolusi” sengaja dicegah untuk masuk ke dalam kesadaran publik, sehingga mulut pun enggan mengucapkannya karena dianggap sebagai pemikiran kiri.

“Padahal, negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang tidak berpikir kiri di awal kemerdekaan? Tjokroaminoto, Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, Natsir, bahkan Soekarno, kan semua pemikir kiri. Lalu, kenapa kita takut do speak left politics? Yang berani ngomong itu cuma Pak Rektor (UII) tadi, itu pun dia mesti poles dalam bentuk puisi supaya tidak kena delik,” ujar Rocky.