Menteri Keuangan Siap Copot Dirjen Bea Cukai Jika Terbukti Terima Suap

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kesiapannya untuk mencopot Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, apabila yang bersangkutan terbukti secara hukum menerima suap dalam perkara yang melibatkan perusahaan Blueray Cargo milik terdakwa John Field. Pernyataan tegas ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap integritas institusi bea cukai yang tengah diuji.

Purbaya menegaskan bahwa keputusan pencopotan jabatan sepenuhnya akan merujuk pada hasil akhir proses persidangan yang tengah berlangsung. Ia mengaku akan menunggu dan mencermati perkembangan hukum kasus tersebut sebelum mengambil langkah definitif. “Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti (bersalah), harusnya iya (dicopot),” ujarnya, Jumat (22/5/2026).

Meski memberikan sinyal tegas, Menteri Keuangan memastikan bahwa pihaknya tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya peradilan. Menurut dia, pemerintah berkomitmen untuk menghormati setiap tahapan hukum yang sedang berjalan dan akan bertindak sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur,” tutur Purbaya.

Ia menambahkan, langkah tegas baru akan diambil jika seluruh dugaan pelanggaran yang muncul dapat dibuktikan secara sah di muka hukum. Sikap ini, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden mengenai percepatan perbaikan tata kelola di seluruh lembaga negara.

Sementara itu, sorotan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (20/5/2026), Kepala Negara meminta agar pimpinan Bea Cukai segera diganti jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara cepat dan efektif. “Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti!” tegas Prabowo di hadapan anggota dewan dan pejabat negara.

Presiden menilai reformasi birokrasi di institusi tersebut harus dipercepat agar pelayanan publik menjadi lebih bersih dan efisien. Ia menyoroti masih banyaknya keluhan dari pelaku usaha mengenai praktik pungutan liar yang dinilai menjadi hambatan serius bagi iklim investasi dan pengembangan industri nasional. “Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus terus membangun pemerintah yang kuat dan tidak korup,” ujarnya. “Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak,” imbuhnya.