Penguasa Dinilai Sengaja Ciptakan Kekacauan demi Korupsi dan Manipulasi, Guru Besar UII: Hukum Tak Lagi Tegakkan Ketertiban

- Jumat, 22 Mei 2026 | 16:00 WIB
Penguasa Dinilai Sengaja Ciptakan Kekacauan demi Korupsi dan Manipulasi, Guru Besar UII: Hukum Tak Lagi Tegakkan Ketertiban

Penguasa saat ini dinilai enggan membangun negara di atas fondasi kepercayaan publik. Pandangan itu disampaikan Guru Besar Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Suparman Marzuki, yang justru melihat adanya kecenderungan untuk menciptakan kondisi ketidakteraturan atau disorientasi dalam sistem ketatanegaraan. Menurutnya, penegakan hukum sejatinya bertujuan melahirkan ketertiban, namun realitas yang terjadi justru berkebalikan.

“Hukum itu untuk membangun order. Tapi, negara, pemerintah tidak ingin ada order. Justru, yang diinginkan itu disorder. Sebab apa? Di dalam disorder itu, di dalam ketidakteraturan itulah apa yang sering saya sebut sebagai shadow ekonomi bergerak tanpa kendali. Korupsi, manipulasi, kebohongan ada dalam situasi disorder,” kata Suparman dalam acara Terus Terang Goes to Campus di UII yang ditayangkan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (21/5/2026).

Ia menegaskan bahwa dalam situasi disorientasi di berbagai tingkatan, praktik ekonomi bayang-bayang, manipulasi, hingga kriminalisasi menjadi semakin mudah terjadi. Kondisi ini, lanjutnya, menjadi sangat berbahaya apabila terus dipelihara oleh penguasa. Mantan Ketua Komisi Yudisial periode 2013–2015 itu memperingatkan bahwa kepercayaan publik bukan hanya tidak akan terbangun, melainkan akan semakin runtuh jika ketidakteraturan terus dipertahankan.

“Kalau ini terus-menerus dipelihara oleh negara, kepercayaan itu bukan hanya tidak terbangun, tapi makin dalam, makin meruntuh dan itu akan dinikmati oleh kekuasaan sebagai investasi buruk yang akan mengancam kelangsungan kekuasaan itu sendiri, itu sudah rumusnya seperti itu,” ujarnya.

Di sisi lain, Suparman menyoroti pentingnya moralitas sebagai esensi terdalam dari hukum. Ia menekankan bahwa seburuk apa pun aturan hukum, aparat penegak hukum dan penguasa yang memiliki moralitas serta etika akan mampu menjaga langkah dan tindakannya. Dengan modal tersebut, mereka akan memahami batasan mana yang tidak boleh dilakukan. Namun, ia menyayangkan bahwa moralitas dan etika justru tampak tidak lagi menjadi prioritas para pemangku kekuasaan saat ini.

“Kalau kita mau menegakkan etika, moralitas dalam hukum, itu kan ruhnya hukum itu, etika moral. Kalau itu tidak ada ya sudah. Dia seonggok aturan yang bisa di, tadi Pak Mahfud bilang, bisa menjadi alat legitimasi bagi tindakan-tindakan mengkriminal orang, menangkap orang, dan seterusnya bagi kepentingan-kepentingan destruktif,” kata Suparman.

Sementara itu, Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardiyanto, mengingatkan bahwa publik masih memiliki memori kuat terhadap sejumlah peristiwa hukum kontroversial, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023. Putusan tersebut menjadi pintu masuk bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden. Menurut Tiyo, mustahil seorang pemimpin yang memperoleh kekuasaan melalui proses hukum yang cacat akan konsisten menegakkan keadilan.

“Tapi, sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi, apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai Seskab yang itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi UU-nya yang diubah,” ujar Tiyo.

Ia menilai bahwa ketika kekuasaan sejak awal bersedia menghalalkan segala cara, kecil kemungkinan etika akan dijadikan pedoman selama lima tahun ke depan. Menurutnya, hanya ada dua kelompok masyarakat yang masih berprasangka baik terhadap penguasa saat ini: mereka yang bodoh, dan mereka yang ikut menikmati kekuasaan. Tiyo pun mengapresiasi sejumlah kampus yang secara tegas menolak terlibat dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya harus apresiasi pada UII karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG, teman-teman menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Karena, SPPG sejatinya adalah Satuan Penjilat Prabowo-Gibran,” kata Tiyo.

Editor: Melati Kusuma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar

Tags