Mahfud MD Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Tuntut Pertanggungjawaban Atas Masalah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disambut hangat oleh masyarakat. Terutama, tentu saja, oleh rakyat kecil di pelosok yang selama ini jarang sekali merasakan program pemerintah secara langsung. Begitulah pandangan Mahfud MD, pakar hukum tata negara, yang melihat antusiasme itu sebagai hal yang nyata.

Namun begitu, ada sisi lain yang perlu dicermati. Menurut Mahfud, bagi mereka yang menerima, urusan teknis pelaksanaan seringkali bukan prioritas. Apakah berasnya berkualitas? Apakah ada indikasi korupsi atau pemborosan di balik layar? Itu urusan nanti. Evaluasi, kata dia, menjadi tanggung jawab kita masyarakat yang kebetulan lebih paham.

"Itu mereka berterima kasih, artinya ini tanggung jawab kita yang mengerti untuk memberi evaluasi ini. Memang MBG bagus sebagai program yang berpihak pada rakyat, ada yang bilang itu untuk mencari dukungan Pemilu 2029, investasi politiknya Pak Prabowo, tidak apa-apa,"

Ucap Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD, Selasa lalu. Ia tak mempersoalkan motif politik di balik program populer. Baginya, setiap pemimpin sah-sah saja membuat kebijakan yang disukai rakyat. Apalagi jika programnya memang bagus dan menyentuh mereka yang kerap terlupakan.

Tapi di sini letak persoalannya. Dalam hidup bernegara, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Mahfud menekankan hal itu. Ia menyoroti sederet kasus yang belum tuntas. Misalnya, soal banyaknya laporan penerima MBG yang keracunan.

Atau, makanan yang tak memenuhi standar gizi. Lalu, yang belakangan ramai: soal pemborosan. "Sekarang sudah ada motor listrik, ada kaos kaki Rp 100.000," ujarnya sambil sedikit berseloroh. "Ini kaos kakiku ini Rp 100.000 dapat tiga, kan bagus, beli di online saja kan banyak sekarang."

Tapi candanya segera berubah serius. "Ini kaos kaki Rp 100.000 itu untuk apa, kali 17.000, sehingga Rp 6,9 miliar. Itu untuk siapa dan untuk apa, kok sampai ke situ."

Di sisi lain, Mahfud tetap mendukung kelanjutan MBG. Rakyat senang, itu poin penting. Walau terselip kepentingan politik, program yang pro-rakyat tetaplah perlu. Asal, pelaksanaannya bersih dari korupsi. Dan yang tak kalah penting: setiap masalah yang muncul harus dipertanggungjawabkan secara transparan di depan publik.

Ia curiga, laporan yang sampai ke meja Presiden pasti sudah disaring. Hanya yang bagus-bagus saja. "Memang beda dengan yang disampaikan contohnya ke Pak Prabowo kan, wah kata Pak Prabowo yang disampaikan ke saya kan bagus, ada rendang, ada terong, ada lele, itu yang disampaikan ke Presiden pasti bagus."

"Nah, yang di rakyat itu, yang muncul di masyarakat itu, kita kan belum tahu itu diselesaikan dengan apa, kasus-kasus yang muncul, kasus-kasus pemborosan yang luar biasa, kasus-kasus yang tidak rasional. Katanya setiap hari menyembelih 19.000 sapi, katanya sapinya tidak cukup kalau perhitungan statistik, sebulan saja udah habis, ini sudah bertahun,"

Menurutnya, Prabowo sendiri sebenarnya punya niat baik. Lihat saja ancamannya yang keras pada koruptor hal yang jarang dilakukan presiden sebelumnya. Sayangnya, ancaman itu kerap mandul di tingkat pelaksana. Evaluasi terhadap bawahan tak berjalan mulus, data dari akar rumput tak terolah, dan pertanggungjawaban jadi kabur.

Padahal, anggaran MBG ini luar biasa besarnya. Sampai-sampai memotong dana daerah. "Menurut saya keren, tapi hasil potongan efisiensi itu di atas jadi benar tidak, jangan dipindah ke pemborosan dan kebocoran lain, kan banyak kebocoran dilaporkan."

"Nah, yang keren-keren begitu sebenarnya perlu jembatan, Pak Prabowo di pelaksananya laporan harus akurat dan harus benar, ketemu dengan apa yang dilaporkan masyarakat, sehingga kita ini bisa bekerja dengan baik, dengan jujur lah di sini untuk rakyat,"

Begitu tutupnya. Intinya sederhana: dukung programnya, tapi awasi eksekusinya. Ketat.