Dugaan Nepotisme Warnai Usulan Penerima Bedah Rumah di Desa Nagauleng, Bone

Namun begitu, pernyataan itu belum sepenuhnya meredakan keraguan. Pemerhati kebijakan publik sekaligus Ketua Ormas Sompung Lolona Cenrana, Irham Ihsan, angkat bicara. Ia menilai, jika benar ada aparat desa yang diusulkan tanpa dasar objektif, itu adalah bentuk pencederaan terhadap prinsip keadilan.

“Program seperti ini harus berbasis data dan kebutuhan riil di lapangan. Jika ada indikasi nepotisme, perlu segera dievaluasi agar tidak merusak kepercayaan masyarakat,” tegas Irham.

Ia mendesak pemerintah daerah turun tangan melakukan peninjauan ulang. Tujuannya satu: memastikan bantuan tepat sasaran dan bebas dari kepentingan sepihak.

Persoalan ini, lanjutnya, jauh lebih dalam dari sekadar salah usul. Ini menyangkut aspek hukum, etika pemerintahan, dan tentu saja, keadilan sosial. Adanya isu penerima ganda atau nama orang yang sudah meninggal masih tercantum jika terbukti bisa mengindikasikan manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang.

“Jika terbukti, praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, serta mencederai asas pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” paparnya.

Desakan Verifikasi dan Nilai Luhur yang Tergerus

Dari sudut moral dan budaya, praktik curang seperti ini dianggap merusak tatanan. Nilai-nilai luhur kepemimpinan Bugis seperti lempu (kejujuran), getteng (keteguhan), dan ada tongeng (kebenaran) seolah diabaikan begitu saja.

Oleh karena itu, Irham mendorong langkah konkret. “Kami mendorong agar dilakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan secara menyeluruh dan independen,” ujarnya.

Transparansi melalui musyawarah desa dan pengawasan resmi harus diaktifkan. Pendekatannya pun, harapannya, tidak sekadar mencari kambing hitam.

“Termasuk pendekatan yang diharapkan tidak sekadar berorientasi pada penetapan kesalahan individu, melainkan berfokus pada perbaikan sistem tata kelola agar lebih akuntabel dan berkeadilan,” pungkas Irham.

Intinya, investigasi profesional dan transparan harus segera dilakukan. Untuk menguak kebenaran, mencegah gaduh, dan yang terpenting, mengambil tindakan tegas jika memang ditemukan pelanggaran. Masyarakat menunggu.