“Kami juga memantau kesiapan yang dirancang Kementerian Haji dan Umrah,” tambah Abidin dalam keterangannya pada Kamis (12/3/2026).
Di sisi lain, legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IX itu meminta masyarakat untuk tidak panik. Ia berharap pemerintah bisa memperkuat koordinasi, mengantisipasi segala skenario yang mungkin terjadi. Yang penting, pelayanan untuk jemaah harus tetap optimal kuota jangan sampai dikurangi, kualitas pun harus dijaga.
“Masyarakat diminta tetap tenang karena belum ada indikasi konflik akan mengganggu wilayah suci Makkah dan Madinah,” imbaunya lagi.
Secara keseluruhan, komitmen Komisi VIII adalah melakukan pengawasan ketat. Targetnya, ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini bisa meningkatkan layanan. Dan yang paling utama, berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh calon jemaah dari Indonesia.
Artikel Terkait
BPJS Kesehatan Makassar Tetap Buka Layanan Administrasi Selama Libur Lebaran
Nastar hingga Kue Kacang: Kisah di Balik Kue Kering Wajib Lebaran
Once Mekel Dorong Keseimbangan Hak Cipta dan Akses Publik dalam Revisi UU
Batu Karst Pundo Siping, Kejutan Alam Fotogenik di Tengah Lahan Kering Jeneponto