Analis Sarankan Prabowo Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, Bubarkan BGN

Di sisi lain, transparansi jadi kunci. Ia mengusulkan dibuat sebuah dashboard pemantauan yang informasinya terbuka untuk publik. Dashboard itu juga bisa menjadi saluran pengaduan warga misalnya, jika menemukan makanan basi atau kandungan gizinya tak memadai.

“Daripada dibekalin roti selapis begitu, yang pakai pengawet untuk 5 tahun tidak berjamur itu, mungkin sepotong ubi dan sepotong pisang sama satu telur sudah bisa mencukupi gizi sebenarnya,” tutur Kusfiardi, memberi contoh.

Ia lalu menyentuh persoalan yang lebih mendasar. Program seperti MBG, ia pahami, sering dipakai sebagai alat konsolidasi kekuasaan. Pola ini bukan hal baru; ia melihat jejaknya dari era BLT Presiden SBY hingga Bansos di masa Presiden Jokowi.

Padahal, uang yang dipakai untuk program sosial itu berasal dari rakyat juga. Bukan pemberian cuma-cuma dari pemerintah. Karena itu, menurut Kusfiardi, anggaran perlindungan sosial harusnya berbanding lurus dengan hasil nyata: pengentasan kemiskinan.

“Ini kok anggarannya nambah terus. Bahkan, penerimanya semakin banyak tapi tidak diakui, dibilang kemiskinan turun, pengangguran turun,” katanya dengan nada heran. Ketidakjelasan data inilah, menurutnya, yang akhirnya membingungkan masyarakat. Dan ketika ada yang mengkritik, yang diserang justru kritiknya seolah-olah hanya ingin mempertahankan status quo.

Nada suaranya terdengar seperti orang yang lelah dengan kerumitan birokrasi. Tapi di balik itu, ada keyakinan bahwa perubahan masih mungkin.