DPR Desak Pemerintah Pastikan Stok BBM dan Kesiapan Transportasi untuk Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Arus mudik Lebaran 2026 masih lama, tapi persiapan harus dimulai dari sekarang. Itulah pesan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid. Dia mendesak pemerintah untuk benar-benar memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di semua SPBU mencukupi ketika puncak arus mudik tiba nanti.

Menurut Nurdin, ketersediaan energi ini faktor yang sangat krusial. Bayangkan saja, jutaan orang akan bergerak hampir bersamaan. Mobilitas masyarakat diprediksi melonjak drastis. Kalau pasokan BBM tersendat, bisa-bisa kekacauan terjadi di jalan.

Pernyataan ini dia sampaikan saat kunjungan kerja Komisi VI di Makassar, bersama beberapa mitra strategis BUMN. Pertemuan itu sendiri membahas langkah-langkah antisipasi, bagaimana menyiapkan sektor energi dan transportasi sebelum gelombang pemudik membanjiri jalan dan terminal.

"Peningkatan mobilitas kendaraan selama arus mudik hampir selalu diikuti dengan lonjakan konsumsi BBM di berbagai wilayah, terutama di jalur-jalur utama perjalanan darat," ujar Nurdin.

Karena itulah, dia meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengencangkan distribusi. Stabilitas pasokan di setiap SPBU, terutama di jalur mudik, harus benar-benar dijaga. Tujuannya jelas: masyarakat tidak boleh sampai kesulitan mencari bahan bakar di tengah perjalanan panjang mereka.

Namun begitu, fokusnya bukan cuma pada BBM. Komisi VI juga menaruh perhatian pada kesiapan sektor transportasi nasional yang dikelola BUMN. Ini cakupannya luas.

Mulai dari PT Angkasa Pura Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry, Garuda Indonesia, Citilink, sampai PT PELNI. Semua diharap bisa meningkatkan kesiapsiagaan. Soal ketersediaan armada, kualitas pelayanan ke penumpang, semuanya harus dipersiapkan matang.

Intinya, Nurdin menekankan perlunya koordinasi solid. Pemerintah pusat, BUMN, dan daerah harus kompak. Tanpa itu, mengatur arus mudik nasional yang sedemikian besar akan sangat sulit.

Baginya, kesiapan infrastruktur energi dan transportasi ini bukan sekadar urusan operasional belaka. Lebih dari itu, ini adalah bentuk tanggung jawab negara. Memberikan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan bisa diandalkan bagi masyarakat yang ingin pulang kampung.

Persoalan mudik memang selalu berulang. Tapi, antisipasi yang lebih awal mungkin bisa mencegah masalah yang sama terulang lagi.