Selasa (3/2) lalu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyempatkan diri meninjau hunian sementara atau huntara di Aceh Tamiang. Lokasinya tepat di belakang Kantor DPRK setempat. Sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera, Tito ingin memastikan sendiri kondisi pengungsi di sana. Apakah mereka bisa hidup layak dan bantuan yang dikirim benar-benar sampai.
Ia tak cuma melihat dari jauh. Tito memeriksa langsung sarana prasarana yang ada, lalu menyapa penghuninya. Interaksinya cair, mencakup orang dewasa hingga anak-anak yang tinggal di huntara tersebut.
Usai berbincang, bantuan dari Kemendagri pun diserahkan. Momen penyerahan ini dilakukan setelah Tito memimpin Apel Pemulangan untuk Praja IPDN dan ASN Kemendagri Gelombang I.
Total ada 80 paket bantuan. Isinya beragam: beras 5 kilogram, sekardus mi instan, minyak goreng, gula pasir, plus biskuit. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Mendagri kepada beberapa perwakilan warga.
Namun begitu, di balik bantuan fisik, Tito menekankan hal lain dalam amanat apelnya. Menurut dia, keberhasilan pemulihan pascabencana juga diukur dari pulihnya fungsi pemerintahan dan layanan publik.
“Karena pemerintahan [adalah] pusat sumber daya, pusat pengambilan keputusan, kekuasaan, kebijakan, pembuatan kebijakan, policy making yang mempengaruhi kepada masyarakat luas,”
Artikel Terkait
Ironi di Balik Ucapan Terima Kasih: Dosen Sibuk Mengecek Tunjangan, Bukan Membangun Peradaban
Pengeroyokan Guru di Jambi: Alarm Keras bagi Nalar dan Peradaban
Jet Tempur AS Tembak Jatuh Drone Iran di Dekat Kapal Induk, Ketegangan Laut Arab Kembali Meningkat
Bahasa Isyarat: Ketika Diam Bicara dan Gerakan Menyair