Laporan ke KSP: Pengembalian Saham BJBR di Kasus Jiwasraya Diduga Hilangkan Aset Negara

“Pengembalian saham BJBR kepada Jiwasraya berpotensi menyebabkan hilangnya aset negara yang seharusnya dirampas berdasarkan putusan pengadilan,”

tegasnya lagi.

LEBAH menilai tindakan ini melanggar aturan. Mereka menyebut ada potensi pelanggaran Pasal 46 KUHAP, penyalahgunaan wewenang, hingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan penghilangan barang bukti berdasarkan UU Tipikor dan KUHP.

Karena itu, Amri mendesak KSP untuk turun tangan. Ia meminta penyelidikan independen, penelusuran alur aset setelah saham dikembalikan, dan pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keputusan kontroversial itu.

“Negara tidak boleh dirugikan oleh praktik penyimpangan hukum dalam penanganan perkara besar seperti Jiwasraya. Kebenaran dan keadilan harus dibuka seterang-terangnya,”

pungkas Amri.

Laporan ini disampaikan langsung ke gedung KSP di Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat. Menandai keresahan bahwa ada sesuatu yang tak beres dalam penanganan salah satu kasus korupsi terbesar di negeri ini.