Pertahanan Lingkungan Berujung Bui: Kisah Pahit Warga Adat Melawan Tambang

Menjaga Tanah Air, Menantang Jeruji Besi

Di Indonesia, upaya mempertahankan lingkungan hidup seringkali berbuah kepahitan. Bukan penghargaan yang didapat, melainkan jeruji besi. Bagi banyak masyarakat adat dan warga desa, tindakan melindungi hutan, sungai, dan tanah yang menghidupi mereka justru berakhir dengan kriminalisasi. Bahkan, tak jarang berujung pada kekerasan fisik. Realitas pahit ini terlihat jelas dari kisah masyarakat Maba Sangaji di Halmahera Timur hingga warga Torobulu di Sulawesi Tenggara.

Bagi orang Maba Sangaji, alam adalah segalanya. Ini soal identitas, spiritualitas, bukan cuma urusan ekonomi semata. Tanah dianggap sebagai "ibu" yang memberikan kehidupan melalui pala, cengkeh, dan kebun kakao. Sungai Sangaji beserta anak-anak sungainya adalah sumber pangan dan air bersih. Sementara hutan di sekitar mereka adalah ruang sakral, tempat situs-situs adat bersemayam.

Namun begitu, keseimbangan hidup itu mulai retak. Kehadiran tambang nikel mengubah segalanya. Hutan dibuka, sungai yang jernih berubah keruh, dan ruang hidup mereka menyempit. Menurut warga, semua ini terjadi tanpa ada persetujuan yang bermakna dari mereka. Rasanya, suara mereka tak didengar.

Penolakan pun tak terhindarkan. Pada Mei 2025 lalu, puluhan warga adat akhirnya mendatangi area tambang. Mereka melakukan aksi adat, menuntut operasi tambang dihentikan. Tapi konsekuensinya datang cepat. Esok harinya, polisi bergerak dan menangkap sejumlah peserta aksi, termasuk pemangku adat setempat. Sebanyak 11 orang dijebloskan ke penjara dengan tuduhan premanisme dan membawa senjata tajam.

Pengadilan kemudian memvonis mereka bersalah. Hukumannya? Penjara selama lima bulan lebih. Alasannya, aksi warga dianggap mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang sudah punya izin resmi. Begitulah keputusan yang jatuh.

Di sisi lain, cerita serupa berlangsung di Torobulu, Konawe Selatan. Dua warga, Hasilin dan Andi Firmansyah, harus berhadapan dengan aparat usai memprotes tambang nikel yang mencemari udara dan sumber air mereka. Mereka sempat ditahan dan diadili. Syukurlah, akhirnya keduanya divonis bebas karena tidak terbukti bersalah.

Ancaman tak cuma berwujud pemenjaraan. Kekerasan fisik juga mengintai. Ambil contoh kasus di Teluk Bintuni, Papua Barat. Seorang aktivis dari Perkumpulan Panah Papua, Sulfianto Alias, dikeroyok oleh sejumlah orang tak dikenal. Ia mengalami luka serius dan harus dilarikan untuk mendapatkan perawatan. Banyak yang menduga, serangan keji ini terkait dengan kerja-kerja advokasi lingkungan yang ia jalani.

Data dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menunjukkan tren yang mencemaskan. Dari tahun 2014 hingga 2025, tercatat ratusan kasus ancaman dan kekerasan terhadap para pembela lingkungan. Dan bentuk yang paling dominan adalah kriminalisasi. Sektor pertambangan, sayangnya, menjadi penyumbang kasus terbesar.

Menurut para peneliti, konflik agraria ini semakin rumit karena paradigma pembangunan yang ada. Sumber daya alam sering hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi belaka. Akibatnya, negara dan korporasi kerap berada di satu pihak yang sama, sementara masyarakat adat dan warga lokal justru terpinggirkan di pihak lain.

Memang, pemerintah sudah menerbitkan sejumlah aturan yang bertujuan melindungi para pembela lingkungan. Tapi jangan salah, di lapangan ceritanya berbeda. Perlindungan itu belum efektif benar. Masih ada celah hukum yang memungkinkan warga dipidana demi investasi dan pembangunan.

Dari balik terali besi, masyarakat Maba Sangaji punya pesan yang jelas. Mereka bertekad: negara boleh saja memenjarakan tubuh mereka, tapi suara dan kebenaran yang mereka perjuangkan tak akan bisa dikunci. Bagi mereka, solidaritas adalah satu-satunya tumpuan untuk tetap bertahan, menjaga alam warisan leluhur yang tak ternilai harganya.