Dewan Perdamaian Trump: Jalan Baru atau Alat Dominasi AS di Gaza?

Gencatan senjata permanen di Gaza, setidaknya itulah yang dijanjikan oleh Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Inisiatif dari mantan Presiden AS Donald Trump ini digadang-gadang sebagai jalan baru menuju perdamaian. Namun, jika dicermati lebih dalam, langkah ini justru mengusung aroma diplomasi isolasionis Amerika yang kental. Intinya, AS ingin menerapkan kebijakan non-intervensi ketat selama fase rekonstruksi Gaza. Tujuannya jelas: meminggirkan peran Eropa dan PBB. Dewan ini dirancang sebagai forum alternatif yang berjalan paralel, diklaim lebih konkret, gesit, dan efektif dalam menyelesaikan konflik global.

Platform BoP sebagai bentuk isolasionisme modern ini fokus utamanya adalah mengelola dampak pasca-perang. Mulai dari rekonstruksi, tata kelola, hingga demiliterisasi. Strukturnya terdiri dari Dewan Eksekutif dengan partisipasi mayoritas negara-negara Islam. Ini seperti pesan tersirat kepada Eropa dan PBB: urusan keamanan regional Timur Tengah, biar kami yang urus. Kepemimpinan dewan ini sendiri cukup menarik. Donald Trump bertindak sebagai ketua, sementara Dewan Eksekutifnya diisi oleh nama-nama seperti Jared Kushner, Marco Rubio, dan Tony Blair.

Tak kurang dari 25 negara koalisi disebut telah bergabung. Di antaranya Arab Saudi, Qatar, Turkiye, Mesir, Uni Emirat Arab, Armenia, Azerbaijan, Yordania, Pakistan, Uzbekistan, Kosovo, dan Indonesia.

Di sisi lain, banyak kritikus yang sinis. Mereka menggambarkan inisiatif ini sekadar upaya AS untuk menjadi bandul tunggal pengontrol stabilitas di Gaza dan sekitarnya. Sebuah pelemahan terhadap institusi multilateral seperti PBB. Trump sendiri berargumen bahwa PBB telah gagal.

“PBB telah gagal menyelesaikan konflik di Gaza,” begitu kira-kira penjelasannya.

Tapi, apa yang ditawarkan BoP? Bagi banyak pengamat, ini lebih mirip dialog ekonomi. Caranya dengan mengendalikan stabilitas keamanan dan proyek rekonstruksi melalui korporasi AS, alih-alih melibatkan seluruh unsur yang menginginkan perdamaian sejati, termasuk masyarakat Gaza sendiri. Nuansanya bergeser dari multilateralisme menuju lingkup pengaruh yang sempit. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa BoP akan membentuk otoritas sipil baru bentukan AS untuk menggantikan otoritas Hamas. Wajar saja penduduk Gaza resah, apalagi jika mekanisme ini didukung oleh pendukung bahkan mungkin oleh Benjamin Netanyahu sendiri.

Lalu, bagaimana cara kerja dewan ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Kepemimpinan BoP dikendalikan oleh para teknokrat dan politisi dengan rekam jejak yang... boleh dibilang kontroversial. Jared Kushner, misalnya. Sebagai pengembang real estat, ia dianggap sebagai otak di balik rencana pengembangan yang mereduksi tanah Palestina yang ia sebut "penghalang" menjadi sekadar investasi properti. Dia juga punya peran kunci dalam Perjanjian Abraham.

Marco Rubio, mantan prajurit AS, dikenal memiliki refleksi kuat pada militerisme Israel. Sementara Tony Blair, Perdana Menteri Inggris, membawa warisan sejarah Timur Tengah yang kelam, terutama di Irak. Dengan profil seperti ini, formula perdamaian macam apa yang akan dihadirkan? Rekam jejak yang dianggap rasial dan imperialis ini mengarah pada dominasi AS, bukan pada keadilan yang menyentuh akar masalah.

Bagi penulis, ini lebih tampak sebagai instrumen penahanan, bukan pembebasan. Kenapa? Faktanya, hingga akhir 2025, AS tetap mempertahankan kebijakan yang melindungi Israel dari intervensi internasional. Mereka menggunakan hak veto di DK PBB dan mengatur parameter keterlibatan dunia. AS aktif memblokir resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata tanpa syarat, seringkali menjadi satu-satunya penentang di antara 14 anggota dewan lainnya.

Dengan menahan segala proses melalui Dewan Perdamaian dan dengan Netanyahu berada dalam mekanismenya AS mampu melindungi PM Israel itu dari pertanggungjawaban hukum internasional. Lihat saja salah satu draft pasal BoP, yang memberi hak veto kepada Ketua Dewan kapan saja, bahkan setelah keputusan mayoritas anggota.

Harapan akan perdamaian yang lahir dari solidaritas negara-negara dan rakyat Palestina yang tertindas pun tampak kian menjauh. BoP justru mengalihkan fokus dari akar krisis. Ia bukan instrumen pembebasan Gaza dari penindasan, melainkan lebih tepat disebut sebagai blue-print untuk pemerintahan pasca-kekerasan. Pertanyaannya, dari mana hak Trump untuk membentuk dewan perdamaian di wilayah yang bukan miliknya? Apakah dia dan orang-orang terdekatnya punya kepekaan budaya atau sentuhan politik yang dibutuhkan Gaza?

Secara historis, konsep Dewan Perdamaian semacam ini tidak lahir dari solidaritas. Ia muncul dari kecemasan AS untuk menstabilkan krisis tanpa menyentuh akar penyebabnya. Asumsinya sederhana sekaligus problematis: perdamaian bisa direkayasa oleh para elit yang tidak merasakan konsekuensi atau menanggung biaya kegagalan. Pada akhirnya, ini hanyalah jalan untuk mereduksi Gaza menjadi ruang eksperimen pemerintahan baru.

Fitriah Abdul Azis
Penulis Hubungan Internasional