Reshuffle Kabinet 2026: Wacana Mendadak atau Keniscayaan yang Ditunggu?

Di awal tahun 2026, jagat politik kembali diramaikan oleh satu wacana yang tak pernah benar-benar padam: reshuffle kabinet. Isu ini muncul lagi, dan respons publik pun ramai seperti biasa. Menariknya, pengamat politik Adi Prayitno justru menyoroti kesan mendadak dari perbincangan ini. Padahal, selama ini narasi yang beredar adalah para menteri bekerja tanpa henti, siang dan malam.

“Kenapa terkesan mendadak dan kenapa kemudian terkesan ujug-ujug muncul soal wacana reshuffle yang benaran ini memang cukup ramai dipergunjingkan oleh publik,”

ujar Adi Prayitno dalam sebuah tayangan di YouTube, Selasa lalu.

Dia mengakui, rakyat biasa seperti kita memang sering berada dalam kondisi “gelap gulita” soal dinamika di lingkaran kekuasaan. Akses untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di istana tentu bukan hal yang mudah.

Meski terasa tiba-tiba, Adi mengingatkan bahwa reshuffle sebenarnya sudah jadi menu biasa di pemerintahan saat ini. Coba lihat saja tahun 2025 lalu. Dalam setahun saja, sudah empat kali terjadi pergantian menteri. Alasannya beragam, mulai dari politik sampai soal kinerja yang dinilai kurang.

“Awal Januari, kemudian November, dan di Desember itu ada sejumlah menteri yang kemudian diganti. Alasannya banyak, alasan politik, alasan kinerja, dan seterusnya,”

paparnya lebih lanjut.

Lalu, apa yang memicu isu kali ini? Adi melihat setidaknya ada dua indikasi. Pertama, ada kunjungan salah seorang menteri ke Solo dan Kertanegara yang langsung ditafsirkan banyak orang sebagai pertanda bakal ada perombakan. Kedua, tentu saja adalah kritik keras terhadap penanganan bencana alam di Sumatera. Respons yang dianggap lambat, ditambah kasus kayu gelondongan ilegal yang belum juga terungkap, membuat publik geram.

“Publik berharap ini kemudian transparan diekspos kira-kira siapa yang kemudian bertanggung jawab. Jadi menteri-menteri terkait dengan mengungkap persoalan ini juga akan mendapatkan sorotan dari publik,”

Isu deforestasi dan kerusakan lingkungan yang diduga berkaitan dengan bencana itu pun kian menambah daftar sorotan. Masyarakat menuntut evaluasi, dan mungkin saja pergantian.

Pada akhirnya, menurut Adi, reshuffle itu sendiri sudah seperti keniscayaan. Hanya soal waktu kapan presiden akan melakukannya.

“Suka tidak suka reshuffle itu tinggal nunggu waktu. Apakah bulan ini, apakah bulan depan, apakah tahun ini, tahun depan atau tahun depannya lagi,”

katanya.

Dia berharap, jika nanti benar terjadi, momentum itu bisa dimanfaatkan untuk perbaikan. Ganti saja menteri yang kinerjanya dianggap jeblok. Beberapa bidang yang terus mendapat sorotan antara lain ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan tentu saja penanganan bencana.

“Semoga reshuffle itu kalau dilakukan adalah momentum untuk melakukan perbaikan kinerja pemerintah. Ganti para pembantu yang memang tidak sesuai dengan harapan. Toh di negara kita ini banyak orang hebat, banyak orang top yang memang siap untuk mendedikasikan seluruh kemampuan, totalitasnya untuk membantu negara,”

pungkas Adi.

Sampai detik ini, istana memang belum mengeluarkan konfirmasi resmi apa pun. Tapi nyaris semua partai koalisi sudah angkat bicara, intinya seragam: reshuffle adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya.