Kritikus Soroti Krisis Kepemimpinan: Negara Butuh Negarawan, Bukan Penjual Kedaulatan

Indonesia Butuh Negarawan, Bukan Penjual Kedaulatan

Suasana politik tanah air dinilai semakin tidak menentu. Kritik keras datang dari Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi. Ia menyebut rakyat Indonesia tengah mengalami kelelahan kolektif. Penyebabnya? Ketidakpastian yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan kegaduhan politik yang seolah tak pernah reda. Semua ini, menurutnya, berakar dari pengabaian nilai-nilai dasar bernegara yang seharusnya dijunjung tinggi.

“Rakyat tidak pernah mendapatkan ketenangan,” tegas Sutoyo pada Rabu lalu.

“Hidup dipaksa terlibat dalam percekcokan tanpa ujung, sementara dasar negara justru ditinggalkan.”

Persoalannya, tutur dia, tidak berdiri sendiri. Semuanya bermula dari hulu yang sudah rusak, lalu dampaknya mengalir deras ke hilir. Ia menyoroti bagaimana Pancasila seolah diamputasi dalam praktik sehari-hari. Belum lagi perubahan konstitusi dari UUD 1945 ke UUD 2002 yang disebutnya telah menggeser ruh kedaulatan rakyat secara fundamental.

Di sisi lain, kebutuhan mendesak bangsa ini adalah sosok pemimpin. Bukan sekadar administrator atau komunikator ulung, melainkan seorang negarawan sejati. Pemimpin yang tegas tapi bijaksana, berani ambil risiko untuk kepentingan nasional, dan menegakkan hukum dengan adil. Bukan yang jago beretorika namun miskin kerja nyata.

Lalu, seperti apa kriteria idealnya?

Pertama, integritas dan kejujuran mutlak. Harus berani berdiri di atas kebenaran meski tekanan datang bertubi-tubi. Kedua, fokus pada kerja nyata untuk rakyat kecil, bukan malah sibuk melayani kepentingan kelompok atau tunduk pada desakan pemodal.

Kriteria ketiga, pemimpin itu harus visioner sekaligus adaptif. Mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kemandirian di bidang ekonomi dan teknologi. Tujuannya agar Indonesia bisa bersaing di dunia global tanpa selalu bergantung pada pihak lain.

Dan yang terakhir, ia harus menjadi pemersatu. Seorang negarawan yang sanggup merawat keragaman Nusantara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dengan Pancasila sebagai benteng utamanya.

Sutoyo juga mengingatkan kondisi genting yang dihadapi negara. Saat ini Indonesia, seperti banyak negara lain, terjebak dalam apa yang ia sebut “perang nirkontak”. Ini adalah pertempuran pemikiran, ideologi, politik, dan ekonomi. Senjatanya bukan tank atau pesawat tempur, tapi pengaruh dan narasi yang justru lebih mematikan bagi kedaulatan.

“Perang modern tidak lagi diukur dari kemenangan militer,” ujarnya.

“Ini perang pemikiran dan pengaruh. Ironisnya, justru banyak pejabat negara di semua level mudah diajak kompromi untuk menjual kedaulatan.”

Peringatan para pendiri bangsa, kata Sutoyo, kini terasa sangat relevan. Indonesia sejak awal sudah diingatkan sebagai negara yang rawan perpecahan dan penjajahan gaya baru yang bisa jadi lebih kejam daripada masa kolonial dulu.

Terhadap kepemimpinan nasional saat ini, Sutoyo tak menyembunyikan kekecewaannya. Ia secara terbuka menyoroti kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hingga kini, Prabowo dinilainya belum menunjukkan sikap sebagai kepala negara yang negarawan. Bahkan terlihat masih gamang dalam mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan negara dari pelbagai tekanan.

“Yang muncul justru pemimpin picik, kerdil, tanpa keteguhan hati merawat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya dengan nada prihatin.

“Negara ini tidak butuh pemimpin yang ikut arus, apalagi menjadi antek asing.”

Tanpa kepemimpinan yang kuat, jujur, dan benar-benar berdaulat, masa depan Indonesia sebagai bangsa merdeka terancam. Risiko kehilangan jati diri itu nyata, dan menurut Sutoyo, waktu untuk berbenah semakin sempit.