Kritikus Soroti Krisis Kepemimpinan: Negara Butuh Negarawan, Bukan Penjual Kedaulatan

Indonesia Butuh Negarawan, Bukan Penjual Kedaulatan

Suasana politik tanah air dinilai semakin tidak menentu. Kritik keras datang dari Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi. Ia menyebut rakyat Indonesia tengah mengalami kelelahan kolektif. Penyebabnya? Ketidakpastian yang berkepanjangan, ditambah lagi dengan kegaduhan politik yang seolah tak pernah reda. Semua ini, menurutnya, berakar dari pengabaian nilai-nilai dasar bernegara yang seharusnya dijunjung tinggi.

“Rakyat tidak pernah mendapatkan ketenangan,” tegas Sutoyo pada Rabu lalu.

“Hidup dipaksa terlibat dalam percekcokan tanpa ujung, sementara dasar negara justru ditinggalkan.”

Persoalannya, tutur dia, tidak berdiri sendiri. Semuanya bermula dari hulu yang sudah rusak, lalu dampaknya mengalir deras ke hilir. Ia menyoroti bagaimana Pancasila seolah diamputasi dalam praktik sehari-hari. Belum lagi perubahan konstitusi dari UUD 1945 ke UUD 2002 yang disebutnya telah menggeser ruh kedaulatan rakyat secara fundamental.

Di sisi lain, kebutuhan mendesak bangsa ini adalah sosok pemimpin. Bukan sekadar administrator atau komunikator ulung, melainkan seorang negarawan sejati. Pemimpin yang tegas tapi bijaksana, berani ambil risiko untuk kepentingan nasional, dan menegakkan hukum dengan adil. Bukan yang jago beretorika namun miskin kerja nyata.

Lalu, seperti apa kriteria idealnya?

Pertama, integritas dan kejujuran mutlak. Harus berani berdiri di atas kebenaran meski tekanan datang bertubi-tubi. Kedua, fokus pada kerja nyata untuk rakyat kecil, bukan malah sibuk melayani kepentingan kelompok atau tunduk pada desakan pemodal.

Kriteria ketiga, pemimpin itu harus visioner sekaligus adaptif. Mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun kemandirian di bidang ekonomi dan teknologi. Tujuannya agar Indonesia bisa bersaing di dunia global tanpa selalu bergantung pada pihak lain.