BGN Hentikan Sementara Ratusan Dapur MBG di Indonesia Timur karena Tak Miliki Sertifikat Higiene

- Minggu, 15 Maret 2026 | 01:00 WIB
BGN Hentikan Sementara Ratusan Dapur MBG di Indonesia Timur karena Tak Miliki Sertifikat Higiene

Operasional ratusan dapur yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia Timur dihentikan sementara. Langkah tegas ini diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul temuan bahwa ratusan titik layanan belum memenuhi satu syarat krusial.

Masalahnya terletak pada sertifikat. Tepatnya, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total 4.219 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdata di Wilayah III BGN, sebanyak 717 dapur sama sekali belum mendaftarkan sertifikat tersebut. Inilah yang memicu penghentian operasional.

“SPPG yang belum mendaftarkan SLHS akan kami suspend sementara sampai kewajiban tersebut dipenuhi,” tegas Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/3/2026).

Ia menambahkan, langkah ini bukan sekadar formalitas. Tujuannya jelas: memastikan setiap proses penyediaan makanan benar-benar memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. SLHS, menurutnya, adalah bukti nyata bahwa sebuah dapur telah diperiksa kelayakannya oleh otoritas kesehatan daerah. Tanpa itu, jaminan keamanan makanan yang disalurkan ke masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, jadi dipertanyakan.

Di sisi lain, data BGN juga menunjukkan sisi yang lebih menggembirakan. Sebanyak 2.138 dapur sudah mengantongi sertifikat, dan 1.364 lainnya sedang dalam proses pengurusan. Angka ini menunjukkan komitmen sebagian besar pengelola untuk mematuhi aturan. Wilayah terdampak penghentian sementara ini tersebar di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan beberapa wilayah di Papua.

Meski mengambil tindakan tegas, BGN tampaknya tidak ingin mematikan usaha para pengelola dapur. Mereka mendorong agar SPPG yang belum mendaftar segera mengurus SLHS lewat dinas kesehatan setempat. Setelah pendaftaran, pemantauan akan terus dilakukan hingga sertifikat resmi terbit dan dapur bisa beroperasi kembali.

Program MBG sendiri adalah program prioritas. Tujuannya mulia: meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun, niat baik saja tidak cukup. Tanpa pengawasan ketat terhadap standar kebersihan dapur penyedia, program sepenting ini justru berisiko menimbulkan masalah baru. Penghentian sementara ini, meski mungkin menyulitkan untuk sementara, adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan semuanya berjalan aman dan optimal.

Editor: Hendra Wijaya

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar