MUI Soroti Langkah Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump

MUI Kritik Keras Keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Trump

JAKARTA Langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia bentukan Donald Trump menuai kritik tajam dari Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menilai keputusan ini justru mengikis konsistensi Indonesia dalam membela Palestina. Baginya, ini bukan sekadar soal diplomasi, tapi soal prinsip.

“Kalau kita lihat dari penggagasnya saja, ini sudah jelas tidak berpihak kepada Palestina. Donald Trump itu sangat dekat dengan Israel,”

Begitu penegasan Cholil Nafis dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026). Ia tak sungkan menyebut gagasan dewan ini bermasalah sejak awal, baik secara moral maupun politik. Bagaimana tidak? Trump, selama memimpin AS, dikenal sangat pro-Israel dan bahkan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara tersebut.

Yang jadi persoalan lain, dalam struktur dewan itu sendiri duduk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sementara Palestina, sebagai negara, bahkan tak diakui keanggotaannya. “Ini kan ironi besar,” ujarnya. “Bagaimana mungkin disebut dewan perdamaian tapi penjajah ada di dalamnya.”

Di sisi lain, ada hal yang menurutnya semakin tak masuk akal: soal iuran. Indonesia tetap harus membayar kontribusi keanggotaan. Padahal, posisinya untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina di forum itu dianggap sangat lemah.

“Aneh lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Kita bayar, tapi tidak mendapat posisi yang adil untuk memperjuangkan Palestina. Ini jelas tidak seimbang,”

katanya dengan nada kesal.

Sejarah panjang Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina seolah tercoreng. Cholil khawatir, langkah ini berpotensi merusak politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh. Bagi MUI, dukungan pada Palestina adalah amanat konstitusi dan komitmen moral bangsa, bukan sekadar manuver politik sesaat.

Karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera menarik diri dari keanggotaan dewan tersebut. “Indonesia harus tetap tegas berada di barisan pembela Palestina, bukan masuk dalam forum yang justru melegitimasi penjajahan,” tegasnya.

Pesan penutupnya sederhana namun tegas: perdamaian yang diinginkan Indonesia adalah perdamaian yang adil. Bukan perdamaian versi mereka yang menduduki.

“Kalau soal perdamaian, Indonesia sudah jelas posisinya: perdamaian yang adil, bukan perdamaian versi penjajah,” pungkasnya.