“Aneh lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Kita bayar, tapi tidak mendapat posisi yang adil untuk memperjuangkan Palestina. Ini jelas tidak seimbang,”
katanya dengan nada kesal.
Sejarah panjang Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina seolah tercoreng. Cholil khawatir, langkah ini berpotensi merusak politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh. Bagi MUI, dukungan pada Palestina adalah amanat konstitusi dan komitmen moral bangsa, bukan sekadar manuver politik sesaat.
Karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera menarik diri dari keanggotaan dewan tersebut. “Indonesia harus tetap tegas berada di barisan pembela Palestina, bukan masuk dalam forum yang justru melegitimasi penjajahan,” tegasnya.
Pesan penutupnya sederhana namun tegas: perdamaian yang diinginkan Indonesia adalah perdamaian yang adil. Bukan perdamaian versi mereka yang menduduki.
“Kalau soal perdamaian, Indonesia sudah jelas posisinya: perdamaian yang adil, bukan perdamaian versi penjajah,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Bandara Sultan Hasanuddin Sambut Pemudik dengan Hampers Kejutan di Conveyor Belt
Lille Kalahkan Rennes 2-1 di Roazhon Park, Perkuat Posisi di Papan Atas
AVC Tetapkan Grup Champions Club Asia 2026, Indonesia Jadi Tuan Rumah dengan Dua Wakil
Simon Grayson Resmi Jadi Asisten Pelatih Timnas Indonesia