“Aneh lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Kita bayar, tapi tidak mendapat posisi yang adil untuk memperjuangkan Palestina. Ini jelas tidak seimbang,”
katanya dengan nada kesal.
Sejarah panjang Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina seolah tercoreng. Cholil khawatir, langkah ini berpotensi merusak politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh. Bagi MUI, dukungan pada Palestina adalah amanat konstitusi dan komitmen moral bangsa, bukan sekadar manuver politik sesaat.
Karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo untuk segera menarik diri dari keanggotaan dewan tersebut. “Indonesia harus tetap tegas berada di barisan pembela Palestina, bukan masuk dalam forum yang justru melegitimasi penjajahan,” tegasnya.
Pesan penutupnya sederhana namun tegas: perdamaian yang diinginkan Indonesia adalah perdamaian yang adil. Bukan perdamaian versi mereka yang menduduki.
“Kalau soal perdamaian, Indonesia sudah jelas posisinya: perdamaian yang adil, bukan perdamaian versi penjajah,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Tahuna, Pusatnya Hanya 10 Kilometer
Ketua Komisi III Geram: Korban Penjambret Dijerat Hukum, Keluarga Pelaku Malah Minta Uang Kerahiman
Keluarga Penjambret Minta Uang Kerahiman, Komisi III Geleng-geleng
Remaja 16 Tahun Tewas Ditusuk Saat Bela Teman dari Aksi Perundungan di Anyer