Muslim Arbi: Prabowo Bisa Dapat Dukungan Publik dengan Revisi Posisi Polri

Prabowo Dapat Dukungan Rakyat Jika Polri Ditaruh di Bawah Kementerian, Kata Muslim Arbi

Wacana soal penataan ulang posisi Polri kembali mencuat. Kali ini, pengamat politik dan hukum Muslim Arbi yang menyorotinya. Gagasannya cukup tegas: menempatkan kepolisian di bawah kementerian justru bisa memperkuat demokrasi. Menurut dia, langkah seperti ini juga berpotensi besar mendapat dukungan publik, apalagi di era pemerintahan Prabowo Subianto sekarang.

Selama ini Polri berada langsung di bawah Presiden. Konfigurasi seperti itu, bagi Muslim Arbi, menyimpan persoalan serius. Bukan cuma soal struktur, tapi lebih ke relasi kuasa yang berbahaya. Risiko penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power jadi lebih besar.

“Kepolisian yang langsung berada di bawah Presiden rawan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Dalam banyak kasus, polisi bisa menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik penguasa,”

ujarnya kepada wartawan, Selasa lalu.

Memang, pasca-reformasi dulu, Polri dipisah dari TNI. Tujuannya mulia: membangun institusi yang profesional dan independen. Tapi nyatanya, penempatannya di bawah Presiden malah menciptakan konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar di satu tangan. Relasi ini melemahkan mekanisme kontrol. Presiden kan bukan cuma kepala pemerintahan, dia juga figur politik dengan kepentingannya sendiri. Akibatnya, Polri berisiko terseret ke dalam pusaran politik praktis.

Kita lihat saja pengalaman publik belakangan ini. Persepsi ketidaknetralan aparat sering muncul saat momen-momen politik genting entah itu pemilu, pilkada, atau saat pemerintah dikritik. Persepsi itu, sedikit demi sedikit, menggerus kepercayaan.

Nah, Muslim Arbi menegaskan, ide menempatkan polisi di bawah kementerian sebenarnya bukan hal aneh. Justru di banyak negara demokrasi yang mapan, model ini sudah diterapkan. Tujuannya jelas: menjaga profesionalisme.

Ambil contoh Inggris, Jepang, atau Jerman. Di sana, kepolisian umumnya berada di bawah kementerian dalam negeri atau kementerian khusus yang menangani urusan sipil. Tentu saja, penempatan ini dibarengi sistem pengawasan berlapis dari parlemen sampai lembaga independen.

“Di negara-negara itu, polisi justru bekerja lebih humanis, profesional, dan akuntabel. Karena ada jarak yang jelas antara kepentingan politik kepala negara dan kerja teknis kepolisian,”

kata Muslim.

Dalam sistem seperti itu, kementerian berperan sebagai pengelola kebijakan, bukan pengendali operasional harian. Jadi, polisi tetap independen secara profesional, tanpa menjadi institusi super power yang kebal dari pengawasan.