Wagub Kalbar Soroti Regulasi Hambat Kemandirian Daerah

Pontianak - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat aparatur sipil negara (ASN) kembali ditegaskan. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menyoroti hal ini dalam sebuah kesempatan belum lama ini. Menurutnya, secara umum kualitas ASN di daerah ini sudah baik. Namun begitu, ada satu hal yang masih menjadi ganjalan: regulasi.

Wagub Krisantus merasa, daerah perlu ruang yang lebih leluasa untuk bisa benar-benar mandiri, terutama dalam mengelola kekayaan alam yang dimiliki.

"Kalau soal penguatan aparatur, sebetulnya aparatur sudah baik-baik semua. Cuma sebenarnya regulasi saja," ujarnya.

Ia lantas menyentuh soal pemotongan Tambahan Penghasilan Daerah (TKD). Bagi Krisantus, langkah itu bukan sekadar efisiensi anggaran belaka. Ada pesan tersirat dari pusat. "Pemotongan TKD itu sebenarnya secara implisit perintah Pak Presiden agar daerah itu mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada," jelasnya.

Nah, masalahnya, kemandirian itu kerap terhambat karena aturan yang berlaku belum sepenuhnya mendukung. "Yang perlu sekarang penyesuaian regulasi," tegasnya. Harapannya, pemerintah pusat bisa membuka ruang dengan memberikan regulasi yang memungkinkan daerah mengelola potensinya secara maksimal.

Pandangan serupa datang dari pemerintah pusat. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, mengakui kompetensi ASN Kalbar cukup mumpuni. Meski demikian, penguatan kapasitas akan terus didorong. Tujuannya jelas: menyelesaikan berbagai kendala pembangunan dan menciptakan sinergi yang solid.