Dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, ternyata enam daerah tak mengajukan bantuan. Kerusakan di sana dinilai tak signifikan dan sudah ditangani mandiri. Jadi, fokus kini pada 46 daerah lainnya.
Dari angka itu, 37 kabupaten/kota sudah diverifikasi datanya oleh BPS. Sembilan sisanya masih dalam proses. Setelah validasi rampung, BNPB akan segera mengajukan anggaran ke Kemenkeu. Tujuannya agar bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang bisa cepat cair.
“Sedangkan yang [rusak] berat tadi kita sudah tahu, kira-kira yang mau rumah sendiri sama yang di kompleks. Sehingga yang di kompleks otomatis Pak Menteri PKP sudah bisa ngitung berapa, tanahnya disiapkan Pemda sendiri. Dan yang mau sendiri [in situ] ya dibangunkan BNPB,” tambah Tito.
Dalam rapat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat tapi tetap tertib aturan. Ia menekankan pentingnya gotong royong antar kementerian.
“Saya pikir tematik fokusnya ya, cepat, benar, sesuai aturan dan berkualitas. Yang disampaikan oleh Bapak Mendagri, kami mendukung dan sangat tepat Bapak Presiden menunjuk ke beliau untuk bisa mengkoordinir ini semua,” ujar Maruarar.
Ia juga mengingatkan soal ketepatan data dan pemilihan lokasi relokasi. Lokasi baru harus aman dari bencana, dekat dengan sumber penghidupan, dan punya akses ke fasilitas dasar.
"Ini memindahkan, bukan hanya membangun rumah, membangun jalan, tapi kehidupannya. Jadi kita juga tidak boleh nanti membangun rumah ternyata kosong. Kenapa? Jauh dari tempat kehidupannya. Tidak boleh begitu," tegasnya.
Rakor itu sendiri dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara, hadir secara daring Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Perwakilan dari tiga pemprov dan 52 pemkab/pemkot juga turut mengikuti.
Artikel Terkait
Kobaran Api Hanguskan Kapal di Pelabuhan Muara Baru, Asal Usul Masih Misterius
Sengketa Lahan Berujung Adu Senjata Angin di Padang Lawas Utara
Dua Kelarga Berdamai, Kasus Penganiayaan Anak di Warung Kelontong Ditutup
Uang Haram Sertifikasi K3 Dijadikan Uang Saku Pejabat Kemnaker