Tito Karnavian Beri Tenggat, Bantuan Korban Bencana Sumatera Segera Cair

Di Ruang Command Center Kemendagri, Jakarta, Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi. Rapat hybrid itu membahas percepatan bantuan untuk masyarakat korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Agenda utamanya jelas: memastikan bantuan sampai tepat sasaran, tepat waktu.

"Fokusnya adalah masalah bantuan kepada korban terdampak," ujar Tito, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

Ia memaparkan, bantuan terbagi dua: untuk perorangan dan untuk kerusakan rumah.

Untuk bantuan perorangan, pemerintah menyiapkan bantuan hidup sebesar Rp15.000 per orang per hari. Selain itu, ada bantuan perabotan rumah tangga senilai Rp3 juta bagi yang kehilangan atau rusak perabotnya. Tak ketinggalan, bantuan stimulus ekonomi Rp5 juta bagi warga yang mata pencahariannya terganggu. Soal siapa yang berhak dapat stimulan ini, Tito menyerahkan sepenuhnya ke pemda.

“Ini diserahkan kepada para bupati/wali kota yang menentukan. Apakah orang itu layak. Karena di lapangan kan case-nya beda-beda,” tuturnya.

Di sisi lain, untuk rumah rusak, ada tiga kategorinya. Rusak ringan dapat Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta. Nah, untuk rusak berat atau hilang, penanganannya lebih kompleks. Warga bisa memilih hunian sementara (huntara) atau Dana Tunggu Hunian (DTH) jika mau menyewa atau numpang di keluarga. Pendataannya harus cermat, tegas Tito.

Bagi yang rumahnya hancur, ada dua pilihan. Pertama, dibangun kembali di tanah lama (in situ). Opsi ini akan dikerjakan BNPB. Kedua, direlokasi ke satu kawasan hunian terpadu atau kompleks, yang nanti menjadi tanggung jawab Kementerian PKP.

“Saya memberikan waktu untuk pendataan itu sampai dengan Senin depan,” jelasnya soal batas waktu pendataan pilihan warga.

Dari total 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, ternyata enam daerah tak mengajukan bantuan. Kerusakan di sana dinilai tak signifikan dan sudah ditangani mandiri. Jadi, fokus kini pada 46 daerah lainnya.

Dari angka itu, 37 kabupaten/kota sudah diverifikasi datanya oleh BPS. Sembilan sisanya masih dalam proses. Setelah validasi rampung, BNPB akan segera mengajukan anggaran ke Kemenkeu. Tujuannya agar bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang bisa cepat cair.

“Sedangkan yang [rusak] berat tadi kita sudah tahu, kira-kira yang mau rumah sendiri sama yang di kompleks. Sehingga yang di kompleks otomatis Pak Menteri PKP sudah bisa ngitung berapa, tanahnya disiapkan Pemda sendiri. Dan yang mau sendiri [in situ] ya dibangunkan BNPB,” tambah Tito.

Dalam rapat yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat tapi tetap tertib aturan. Ia menekankan pentingnya gotong royong antar kementerian.

“Saya pikir tematik fokusnya ya, cepat, benar, sesuai aturan dan berkualitas. Yang disampaikan oleh Bapak Mendagri, kami mendukung dan sangat tepat Bapak Presiden menunjuk ke beliau untuk bisa mengkoordinir ini semua,” ujar Maruarar.

Ia juga mengingatkan soal ketepatan data dan pemilihan lokasi relokasi. Lokasi baru harus aman dari bencana, dekat dengan sumber penghidupan, dan punya akses ke fasilitas dasar.

"Ini memindahkan, bukan hanya membangun rumah, membangun jalan, tapi kehidupannya. Jadi kita juga tidak boleh nanti membangun rumah ternyata kosong. Kenapa? Jauh dari tempat kehidupannya. Tidak boleh begitu," tegasnya.

Rakor itu sendiri dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara, hadir secara daring Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Perwakilan dari tiga pemprov dan 52 pemkab/pemkot juga turut mengikuti.