Becak Listrik, Bukti Kegagalan Negara Memeluk Lansia

M. Isa Ansori

Konstitusi kita jelas sekali. Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar, termasuk di dalamnya para lansia. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Alih-alih memenuhi amanat itu, negara malah menyodorkan becak listrik. Ia dipasang bagai solusi sosial yang canggih. Padahal, bagi saya, ini justru pengakuan telanjang: negara gagal total menyediakan jaminan hari tua yang layak.

Bayangkan. Seorang kakek berusia 70 tahun masih harus keluar rumah, mencari setoran di tengah panas dan debu jalanan. Apapun kendaraannya, itu bukan prestasi. Itu aib.

Pasal 34 UUD 1945 menggunakan kata "dipelihara". Maknanya dalam. Bukan sekadar diberi alat kerja, tapi dijamin hidupnya: sandang, pangan, papan, kesehatan, dan rasa aman di usia senja. Realitanya? Jauh panggang dari api. Di sudut-sudut kota, kita masih bertemu para lansia yang menarik becak. Mereka bekerja bukan karena semangat, tapi karena terpaksa. Berhenti berarti perut kosong.

Nah, di sinilah becak listrik jadi problematik. Menurut sejumlah saksi, negara tak lagi bertanya, "Mengapa mereka masih harus kerja?" Tapi malah berpikir, "Bagaimana caranya agar mereka bisa terus kerja?" Logikanya bergeser, perlahan tapi pasti. Dari semangat perlindungan, beralih ke produktivitas yang dipaksakan.

Negara tak lagi memeluk. Negara mengelola. Lansia dilihat bukan sebagai warga yang perlu dirawat, melainkan sebagai tenaga sisa yang masih bisa dipakai. Contohnya nyata. Penghasilan harian seorang tukang becak lansia itu tak menentu. Seringkali tak cukup untuk makan sehari, apalagi buat berobat. Saat becaknya rusak meski itu becak listrik ia sendirian menanggung beban perbaikan.

Bantuan negara biasanya berhenti di acara seremonial. Foto-foto selesai, para lansia itu kembali dibiarkan berjuang sendirian. Inilah yang saya sebut kebijakan tanpa keberlanjutan. Cuma pencitraan.