Dewan Perdamaian Gaza Trump Dinilai Abaikan Suara Palestina

Bogor Gagasan mantan Presiden AS Donald Trump untuk membentuk sebuah Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza menuai kritik tajam. Pengamat politik internasional, Pizaro Gozali Idrus, menyoroti sebuah hal yang ia anggap sangat ganjil dari rencana itu: ketiadaan peran serta pihak Gaza sendiri.

"Ini kan aneh," ujarnya, dengan nada heran. "Bagaimana mungkin ingin membuat program di Gaza, tapi yang paling berkepentingan justru ditinggalkan?"

Pernyataan itu disampaikan Pizaro di sela peluncuran bukunya, 'Runtuhnya Mitos Kehebatan Tentara Israel dan Para Peruntuh Mitos', di sebuah kafe di Bogor, Jumat lalu. Menurutnya, sampai detik ini, kejelasan tentang badan tersebut masih sangat minim.

"Kita tidak melihat penjelasan yang detail, baik dari Trump maupun dari pemerintah Indonesia," katanya. Ia mempertanyakan alasan Indonesia bahkan mempertimbangkan untuk terlibat dalam sebuah dewan yang dibentuk secara sepihak seperti itu.

Bagi Pizaro, dewan ini lebih terasa seperti alat kepentingan politik Amerika di Timur Tengah. Bukan upaya sungguhan untuk perdamaian. Negara-negara Arab dan Muslim, dalam pandangannya, cuma dijadikan etalase belaka. Sekedar simbol untuk menguatkan legitimasi Trump.

Komposisi anggotanya pun jadi bahan kritik. Dia menyebut nama-nama seperti Donald Trump sendiri, Jared Kushner, dan mantan PM Inggris Tony Blair.

"Ini dewan perdamaian tanpa perdamaian," tegas Pizaro. "Mereka menyebut perdamaian, tapi tidak mengakui adanya genosida di Palestina. Jelas bertentangan."

Soal sikap Indonesia, ia mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati. Bahkan, Pizaro menyarankan untuk mengikuti sikap tegas yang sudah diambil Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Alhamdulillah MUI sudah bersikap. Mereka menyebut ini 'perdamaian semu' yang berpotensi melanggengkan kolonialisme. Pemerintah harusnya mengikuti sikap itu," tegasnya lagi.

Di sisi lain, rencana pendanaan dewan ini juga ia sorot. Angka yang disebut mencapai satu miliar dolar AS, diminta dari negara-negara anggota. Bagi Pizaro, ini tidak masuk akal.

"Negara yang tidak terlibat konflik diminta bayar, sementara pihak yang menyerang tidak dimintai pertanggungjawaban?" katanya, menyiratkan ketidaksetujuan. "Indonesia harus bertanya: untuk apa dana sebesar itu?"

Tanpa kejelasan mandat dan mekanisme kerja, Pizaro khawatir keterlibatan Indonesia justru bisa merugikan. Posisi politik luar negeri kita berpotongan dengan kepentingan yang tidak jelas arahnya.

Acara peluncuran buku itu sendiri berlangsung dengan diskusi cukup hangat. Pizaro didampingi oleh jurnalis Surya Fachrizal Ginting, sementara dialog dipandu oleh aktivis Bogor, Sarah Motiva.