Dewan Perdamaian Trump untuk Gaza: Solusi atau Pengusiran Halus?

Oleh: Shamsi Ali Al-Nuyorki

Rencana Donald Trump untuk Gaza, kalau mau jujur, punya dua sisi yang saling bertolak belakang. Ada sisi yang terlihat manis. Minimal, gelombang kekerasan dari penjajah Zionis Israel bisa mereda meski sebenarnya belum benar-benar berhenti. Harapannya, Gaza bisa dibangun kembali, menjadi kota yang layak huni. Itu impian yang indah, tentu saja.

Tapi di balik itu, wajah buruknya justru lebih jelas. Trump berencana membentuk sebuah "Dewan Perdamaian" atau Board of Peace, yang dia sendiri yang akan memimpin. Nah, ini yang bikin geleng-geleng. Bagaimana mungkin sebuah dewan untuk perdamaian di Gaza dibentuk tanpa melibatkan pemilik sah tanah itu, bangsa Palestina? Mereka cuma jadi objek. Sekadar pelengkap bagi ambisi Trump dan sekutunya di Barat.

Karena itu, inisiatif ini sangat kontroversial. Bahkan terasa merendahkan martabat Palestina dan dunia Islam secara keseluruhan. Sudah seharusnya kita mengkritisi, bahkan menolak untuk bergabung, kecuali ada perubahan mendasar.

Poin utamanya sederhana: harus ada jaminan untuk hak-hak dasar bangsa Palestina. Terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat itu bukan soal tawar-menawar lagi. Itu harga mati yang harus jadi fondasi utama dewan macam apa pun.

Namun begitu, kalau kita tilik lebih dalam, masalahnya berlapis-lapis. Struktur dewan yang diusung Trump memberi dia kendali sangat besar. Mulai dari menentukan anggota, menyusun agenda, sampai soal penegakan aturan. Semuanya bisa diatur untuk mengukuhkan posisi Amerika dan kepentingan Barat di masa depan Gaza. Jelas ini berbahaya.

Negara-negara Islam harus berani bersuara lantang menuntut perubahan di sini. Kalau tidak, suara dan hak rakyat Palestina akan tenggelam lagi. Itu sama saja mengabaikan akar masalahnya. Selama hak-hak dasar mereka diinjak-injak, dunia Islam harusnya menolak, bukan malah ikut serta.

Hal lain yang mengkhawatirkan adalah wacana Trump sendiri soal Gaza. Dia kerap menyebut soal demiliterisasi dan mengubah Gaza jadi "Riviera Timur Tengah". Kedengarannya mentereng, ya? Tapi di balik itu, ini seperti taktik pengusiran paksa secara halus. Sekaligus bentuk pelecehan terhadap hak asasi warga Palestina yang paling mendasar.

Pada akhirnya, inisiatif "Dewan Perdamaian" pimpinan Trump ini sarat masalah. Strukturnya memberi dia kendali penuh, dan rencananya berisiko mengusir paksa penduduk asli. Dunia Islam dan masyarakat internasional tidak boleh diam. Diam berarti ikut bersekongkol dalam kezaliman dan pelanggaran hukum internasional yang terus berlangsung.

Khusus untuk Indonesia, prinsip politik luar negeri bebas-aktif harus dijadikan kompas. Bukan berpihak pada yang kuat atau yang punya dana, tapi pada yang benar dan adil. Saatnya Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, memainkan peran globalnya. Meluruskan arah dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini.

Semoga.

Manhattan City, 22 Januari 2026

"Diaspora Indonesia di Kota New York