Komisi III DPR Soroti Penerapan KUHP Baru Usai Kasus Nabilah OBrien Berakhir Damai

Rapat dengar pendapat umum digelar Komisi III DPR, Senin lalu. Mereka bertemu dengan Nabilah O'Brien, selebgram yang juga pemilik restoran Bibi Kelinci di Kemang, Jakarta Selatan. Topiknya adalah kasus saling lapor yang melibatkan Nabilah dengan pasangan Zendhy Kusuma dan Evi Santi Rahayu.

Menariknya, sebelum rapat resmi digelar, situasinya sudah bergulir ke arah perdamaian. Menurut Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, laporan terhadap Nabilah telah dicabut pada Minggu malam sebelumnya.

"Alhamdulillah, hari Minggu malam kemarin laporan terhadap Saudari Nabila O'Brien sudah dicabut," ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan.

"Dengan sendirinya Saudari Nabila O'Brien tidak lagi menjadi status tersangka dan persoalan ini dihentikan," lanjutnya.

Di sisi lain, Nabilah sendiri juga diketahui telah memaafkan kasus pencurian di restorannya dan mencabut laporan polisi yang dia buat. Jadi, bisa dibilang kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

Namun begitu, rapat ini bukan sekadar membahas kasus tersebut. Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III terkait penerapan KUHP dan KUHAP baru. Dia bilang, lembaganya akan memastikan aturan baru itu diterapkan tidak hanya di atas kertas, tapi juga dalam semangat dan asas-asasnya.

"Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, sudah seharusnya terjadi perubahan drastis paradigma berhukum kita," sambungnya.

Perubahannya harus dari keadilan yang formalistik menuju keadilan yang restoratif dan substantif. Itu intinya.

Sebagai penutup, Komisi III memberi catatan khusus untuk aparat penegak hukum. Mereka diminta mempedomani Pasal 36 KUHP baru soal ujaran dan pencemaran nama baik. Dalam pandangan Komisi III, tindakan Nabilah O'Brien dalam kasus ini tidak memenuhi unsur melawan hukum. Poin itu yang mereka soroti.