Wali Kota Yogyakarta Siapkan Wamira untuk Kendalikan Harga Sembako di Kampung

Wacana soal pengendalian harga dan stabilitas kebutuhan pokok kembali mencuat di Yogyakarta. Kali ini, Wali Kota Hasto Wardoyo mengungkap rencana baru yang disebut Warung Milik Rakyat atau Wamira. Program ini ditargetkan mulai berjalan pada Maret 2026 mendatang. Bagi yang mengikuti jejak Hasto, nama ini tak asing. Saat masih memimpin Kulon Progo, dia punya program serupa bernama Tomira, Toko Milik Rakyat.

“Mestinya bulan Maret kita sudah bisa action,” ujar Hasto, Kamis (22/1), menanggapi pertanyaan mengenai waktu pelaksanaan.

Untuk tahap awal, rencananya akan dibentuk 14 kios Wamira. Angka itu disesuaikan dengan jumlah kemantren atau kecamatan di kota ini. Namun begitu, Pemkot masih berada di tahap awal penyiapan mekanisme anggaran. Artinya, masih ada waktu untuk menyempurnakan detail teknisnya sebelum eksekusi.

Di sisi lain, konsep Wamira sebenarnya merupakan pengembangan dari Warung Segoro Amarto yang sudah lebih dulu beroperasi di pasar-pasar dengan harga standar. Hasto melihat, program ini bisa jadi solusi menjaga stabilitas harga sekaligus ketersediaan barang pokok. Menurutnya, pengendalian inflasi tak cuma soal stok barang melimpah, tapi juga soal harga yang terjangkau oleh masyarakat biasa.

“Kalau harga pasar naik, masyarakat bisa larinya ke Warung Segoro Amarto,” jelasnya.

Nah, Wamira inilah yang nantinya akan menjadi kepanjangan tangan warung tersebut, menjangkau langsung permukiman warga. Bentuknya direncanakan berupa warung kecil yang tersebar di kampung-kampung.

“Kalau kita menginisiasi 14, saya kira sangat merata dan adil,” kata Hasto soal angka awal tersebut.

Jika program ini berjalan baik dan berkembang, target ke depannya lebih ambisius lagi. Jumlah Wamira diharapkan bisa bertambah, bahkan menjangkau seluruh kelurahan di Yogyakarta yang totalnya ada 45. Harapannya jelas: agar akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga stabil semakin mudah dan dekat.