Prabowo Siapkan Utang Rp700 Triliun: Rakyat yang Menanggung Beban Pajak

Pemerintahan Prabowo Subianto bersiap membuka tahun fiskal 2026 dengan langkah yang tak main-main: menarik utang baru sekitar Rp700 triliun. Angka ini bukan isapan jempol. Ia sudah muncul dalam pembicaraan serius di lingkaran perencanaan fiskal. Besarnya langsung bikin kita berpikir: siapa, pada akhirnya, yang harus menanggungnya?

Jawabannya, jujur saja, selalu sama. Rakyat. Lewat pajak.

Utang sebesar itu sungguh fantastis. Ia nyaris menyamai seperempat pendapatan negara, bahkan melampaui anggaran tahunan banyak kementerian penting. Pemerintah pasti akan bilang ini wajar, sehat, dan terukur. Defisit butuh ditutup, program prioritas harus jalan, stabilitas dijaga. Di atas kertas, semua argumen itu terdengar rapi dan logis.

Tapi APBN bukan cuma deretan angka akuntansi. Ia lebih dari itu sebuah kontrak sosial antara negara dan warganya.

Menurut sejumlah saksi, sebagian besar dari utang baru itu akan dipakai untuk dua hal yang klise: nutup defisit dan bayar utang lama yang jatuh tempo. Artinya, tak semua uang pinjaman itu untuk menciptakan nilai tambah baru. Sebagian justru untuk menjaga agar mesin anggaran tidak mogok. Gampangnya: gali lubang baru, tutup lubang lama.

Sisanya? Diarahkan ke program-program andalan Prabowo. Mulai dari makan bergizi gratis, penguatan pertahanan, sampai melanjutkan proyek infrastruktur strategis. Secara politik, program-program ini menarik. Mudah dijual ke publik. Namun secara fiskal, ia mahal dan konsekuensinya berjangka panjang.

Masalahnya bukan pada niat baik. Masalahnya pada konsekuensi yang mengikutinya.

Sumber utang terbesar tetap dari dalam negeri, lewat penerbitan Surat Berharga Negara. Pemerintah meminjam dari bank, dana pensiun, asuransi, dan investor domestik. Dari sisi kedaulatan, ini relatif lebih aman. Tapi ada konsekuensinya: bunga yang tinggi dan likuiditas di sektor produktif yang ikut ketarik. Uang yang mestinya mengalir ke industri atau UMKM malah tersedot untuk membiayai negara.

Utang luar negeri memang masih ada, porsinya lebih kecil dan biasanya terikat proyek serta syarat tertentu. Pemerintah kerap bersikeras tidak ada aset negara yang digadaikan. Itu benar. Tak ada pulau, pelabuhan, atau bandara yang jadi jaminan langsung.

Tapi jaminan sesungguhnya jauh lebih sunyi dan jarang disebut di pidato resmi: pajak masa depan.

Setiap obligasi yang diterbitkan negara pada ujungnya dibayar dari penerimaan negara. Dan ketika penerimaan tak mencukupi, pajak adalah jalan paling lurus. Kenaikan PPN jadi 12% barulah permulaan. Ekstensifikasi pajak, pajak digital, cukai baru, sampai intensifikasi penagihan akan jadi menu harian Kementerian Keuangan.

Pajak tak selalu naik lewat tarif. Ia sering naik diam-diam. Lewat pengurangan insentif, penghapusan pengecualian, atau perluasan objek pajak. Rakyat biasanya baru ngeh saat daya belinya sudah mulai sesak.

Pemerintah boleh saja bilang rasio utang Indonesia masih aman. Secara statistik, mungkin iya. Tapi yang kerap luput dari pembahasan adalah ruang fiskal yang kian sempit. Setiap rupiah yang dipakai bayar bunga adalah rupiah yang hilang dari anggaran pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial.

Di titik ini, utang bukan lagi sekadar instrumen ekonomi. Ia adalah pilihan politik yang punya konsekuensi nyata.

Prabowo mewarisi APBN yang sudah berat. Namun di sisi lain, ia juga menambah beban baru atas nama visi besarnya. Itu sah-sah saja dalam demokrasi. Yang tidak sah adalah berpura-pura bahwa semua ini tak akan berdampak pada kantong rakyat.

Jika ekonomi tumbuh tinggi dan penerimaan melonjak, ceritanya bisa lain. Tapi jika pertumbuhan melambat, dunia gonjang-ganjing, dan target meleset? Jalan pintas fiskalnya selalu sama: pajak dimaksimalkan.

Utang Rp700 triliun di 2026 bukan cuma angka. Ia adalah janji yang harus ditebus di masa depan. Dan seperti biasa, yang menagih janji itu adalah negara, sementara yang membuka dompet tetap warga biasa.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi "apakah" pajak akan meroket. Tapi "kapan" persisnya, dan seberapa terasa dampaknya. Mengapa bisa begitu? Ya, karena pemerintah tak memberi jaminan aset kepada kreditur. Mereka hanya bermodal kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibacking oleh satu hal: rakyat yang rajin bayar pajak. Sederhananya, kitalah yang akan membayar utang negara ini.