Di ruang rapat DPR, Senayan, Nusron Wahid tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menteri Agraria dan Tata Ruang itu bicara blak-blan. Percepatan kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, yang dinilainya krusial, ternyata mentok di soal anggaran. "Lagi-lagi," ujarnya, Rabu (21/1) lalu.
Padahal, program ini penting banget. Tanpa peta tunggal yang jelas, konflik lahan terutama di desa-desa yang berbatasan dengan hutan bakal terus berlarut. Tumpang tindih klaim wilayah pun sulit diselesaikan.
"Nah kalau ini ingin dipercepat, saya tanya ke BIG," kata Nusron, menirukan percakapannya dengan Badan Informasi Geospasial.
"'Bisa nggak diselesaikan dalam dua tahun?'"
"Jawabnya, 'Bisa, Pak. Tergantung duitnya, Pak.'"
Ya, semuanya kembali ke pembiayaan. Program yang diinisiasi sejak 2022 ini dikerjakan bareng oleh Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan BIG lewat program ILAS PP. Namun, jalan awalnya nggak mulus. Menurut Nusron, Kementerian Kehutanan sempat menolak gabung.
Tapi situasi berubah di November 2024. "Alhamdulillah, kami berkunjung ke Kementerian Kehutanan, terbuka akhirnya mereka bergabung," ceritanya. Transmigrasi dan Kemendagri juga ikut serta.
Target penyelesaian sebenarnya tahun 2029, dengan kebutuhan dana tak main-main: Rp 10,5 triliun. Sayangnya, dananya berasal dari pinjaman Bank Dunia yang cairnya bertahap. Itu yang bikin prosesnya lambat.
Artikel Terkait
Pesan Terakhir Pekerja Kafe: Jangan Judi Ya, Semuanya Karena Judi
Kolaborasi Warga dan Pemerintah Jaga Kali Code dari Ancaman Banjir
Mahfud MD Kritik Urutan Proses Hukum Ijazah Jokowi
Keringat dan Kekuatan: Kisah Para Kuli Panggul Perempuan di Pasar Pabean Surabaya