Nusron Wahid Soroti Mandeknya Satu Peta: Semuanya Kembali ke Duit, Pak!

"Jadi programnya sudah jalan, cuma dananya kan loan, pelan-pelan turunnya," jelas Nusron.

Lalu, ada jalan keluar nggak? Menurut dia, percepatan sangat mungkin jika pemerintah berani ambil langkah. Caranya, alihkan pembiayaan ke APBN murni, tinggalkan skema pinjaman Bank Dunia.

"Kalau mau tahun ini selesai, kami lebih senang. Tapi konsekuensinya fiskal. Kita abaikan Bank Dunia, masuk lewat APBN," tegasnya.

Progress peta tunggal saat ini baru benar-benar tuntas di Sulawesi. Untuk 2025, fokusnya adalah Jawa dan sebagian Sumatera. Kalimantan dan sisa Sumatera baru akan digarap tahun 2026. Perlahan sekali.

Nusron khawatir. Keterlambatan ini berisiko memanjangkan konflik agraria yang sudah ada. "Kalau sampai 2028 petanya belum selesai, kapan kita mau menyelesaikan masalah? Keburu ada pemilu lagi," imbuhnya prihatin.

Inti masalahnya, menurut dia, ada di batas wilayah yang belum jelas. Batas antara kawasan hutan dan area penggunaan lain (APL) seringkali kabur. Itulah pangkal keributan.

Karena itu, dia berharap Pansus DPR bisa mendorong rekomendasi percepatan. Dukungan fiskal yang memadai adalah kuncinya.

"Kalau memang itu yang mau dimainkan, dukungan fiskalnya yang perlu diperjuangkan dampaknya," tandas Nusron menutup pembicaraan.