Demokrasi di Balik Layar: Ketika Oligarki Mengatur Panggung Politik Indonesia

- Selasa, 20 Januari 2026 | 12:50 WIB
Demokrasi di Balik Layar: Ketika Oligarki Mengatur Panggung Politik Indonesia

Oligarki, Demokrasi Elektoral, dan Masa Depan Politik Indonesia

Oleh: Nano Hendi Hartono
Wartawan Senior

Setiap lima tahun, Indonesia riuh. Pemilu datang dengan baliho-baliho raksasa, kampanye yang gegap gempita, dan janji-janji yang berdesakan. Semua itu berjalan sesuai prosedur. Tapi, di balik keramaian pesta demokrasi itu, ada kekuatan lain yang bekerja jauh lebih sunyi dan efektif: oligarki. Mereka tak perlu berdiri di panggung. Mereka justru menentukan siapa yang boleh naik ke sana.

Seorang petani di sebuah desa di Jawa pernah berujar lirih usai pemilu.

"Yang berubah cuma fotonya. Hidup kami tetap begini."

Ucapan sederhana itu menusuk. Ia menyingkap sebuah masalah besar: demokrasi kita mungkin berjalan, tapi substansinya kerap tertinggal. Prosedur ada, esensi menghilang.

Lalu, bagaimana oligarki bisa begitu kuat? Jawabannya ada pada sistem itu sendiri. Demokrasi elektoral kita mahal. Sangat mahal. Biaya untuk pencalonan, kampanye, hingga menggerakkan saksi dan partai, semuanya butuh modal besar. Di sinilah celahnya terbuka lebar. Pemilik modal punya tiket masuk untuk mempengaruhi, bahkan menentukan, arah kekuasaan.

Modal yang mereka suntikkan jelas bukan amal. Itu investasi politik murni. Dan seperti investasi pada umumnya, balasannya ditagih kemudian. Bentuknya? Bisa berupa kebijakan yang ramah kepentingan bisnis, kemudahan perizinan, atau pengamanan proyek-proyek strategis. Regulasi pun bisa dibentuk untuk menguntungkan segelintir elite.

Alhasil, demokrasi elektoral berubah wujud. Dari ajang pertarungan gagasan, menjadi mekanisme seleksi elite berbasis uang.

Secara formal, semuanya sah. Rakyat memilih langsung. Namun, benarkah pilihan itu betul-betul bebas? Ini pertanyaan mendasar yang sering mengganggu. Ketika hampir semua kandidat utama disokong oleh jaringan oligarki yang sama atau setidaknya serupa maka kompetisi menjadi semu. Rakyat memilih, tapi pilihannya sudah disaring oleh kekuatan modal sejak dari hulu. Demokrasi hidup secara prosedural, tapi terkunci secara struktural.

Seorang aktivis muda di Jakarta pernah mengeluh dengan nada getir.


Halaman:

Komentar