BGN Beri Ultimatum 30 Hari ke Mitra Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang ambisius. Tapi, pemerintah kini menegaskan bahwa ambisi itu harus diimbangi dengan standar yang ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras kepada para mitra dapur penyelenggara: urus segera Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau operasional kalian dihentikan.

Pesan itu disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya. Dalam sebuah acara Bimbingan Teknis di Bandung, Sony tak main-main. Ia mengaku sudah menginstruksikan seluruh Koordinator Satuan Pelayanan Bergizi (KSPBG) untuk mendesak mitra dapur mereka segera mengurus sertifikat ke dinas kesehatan daerah masing-masing.

“Apabila 30 hari daftar saja belum, maka BGN akan suspend atau hentikan operasional SPPG,” tegas Sony.

Ancaman itu bukan tanpa alasan. Hingga saat ini, tim pemantauan BGN sudah melakukan inspeksi mendadak ke lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG). Hasilnya? Banyak yang mengecewakan. Beberapa mitra dapur langsung diberi surat peringatan, bahkan tak sedikit yang langsung di-stop operasinya.

Sony bercerita tentang pengalamannya turun langsung ke lapangan. Ia menemukan satu tempat di sebuah provinsi yang kondisinya benar-benar memprihatinkan.

“Sarana prasarananya memang tidak layak. Langsung kami hentikan saat itu juga,” ujarnya. Ia menyoroti hal-hal mendasar yang sering diabaikan, mulai dari sirkulasi udara yang buruk, suhu ruangan yang tak terkontrol saat produksi, hingga sistem pembuangan air limbah (IPAL) yang asal-asalan. “Ada yang IPAL-nya cuma septic tank biasa,” tambahnya.

Nah, untuk mengatasi masalah mendasar ini, BGN pun menggelar pelatihan intensif. Bimtek SLHS itu fokus pada enam prinsip kunci: higiene sanitasi makanan, kebersihan diri penjamah, sanitasi tempat dan bangunan, kebersihan peralatan, serta standar baku mutu. Tujuannya jelas: agar makanan yang sampai ke tangan anak-anak itu benar-benar bergizi dan aman.

Di sisi lain, Sony juga mewajibkan setiap SPPG untuk aktif di media sosial. Minimal punya tiga platform. Ini bukan sekadar ikut tren, tapi untuk transparansi.

“SPPG wajib menginformasikan menu harian, kandungan gizinya, bahkan harganya,” jelasnya. “Misal, hari ini nasinya pakai ayam teriyaki, sayur wortel buncis kukus, buah pisang. Nah, berapa biaya per porsinya harus jelas. Biar masyarakat tahu dan bisa mengawasi.”

Sementara itu, dari sisi penyediaan, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan BGN, Suardi Samiran, menambahkan perspektif lain. Menurutnya, kualitas makanan tak cuma dilihat dari bahan baku yang bagus.

“Cara mengolah, menyimpan, sampai menyajikannya itu sama pentingnya,” ujar Suardi.

Ia menegaskan, standar keamanan pangan harus meresap di setiap tahapan kerja dapur. Bimtek bagi para penjamah makanan dan percepatan penerbitan SLHS ini adalah upaya konkret untuk memastikan hal itu. Dengan begitu, program MBG tak sekadar memberi makan, tapi benar-benar membangun generasi yang lebih sehat.

Jadi, pesannya sederhana: patuhi aturan, tingkatkan kualitas, atau tutup. Pemerintah tampaknya serius ingin memastikan program yang vital ini berjalan dengan benar, tanpa kompromi pada aspek kesehatan dan keamanan.