Wacana Pilkada DPRD: Demokrasi Dijual Grosir di Pasar Oligarki

Pilkada via DPRD: Menjual Kedaulatan Rakyat di Pasar Grosir Oligarki

Oleh: Paul MS
Pemerhati Kebijakan Publik

Demokrasi kita lagi ada di persimpangan yang gelap. Dan yang bikin resah, narasi usang soal pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali digaungkan. Kali ini, para elite yang mendorong wacana ini pakai bungkus manis: efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Mereka bilang Pilkada langsung itu mahal, jadi beban. Tapi jangan salah paham. Ini sama sekali bukan soal penghematan uang negara. Ini lebih mirip upaya terang-terangan untuk merampas kedaulatan rakyat, lalu menguncinya di ruang rapat DPRD yang penuh dengan transaksi gelap.

Efisiensi Anggaran? Cuma Kedok untuk Ketakutan.

Alasan "biaya tinggi" untuk mencabut hak pilih rakyat itu logika yang menyesatkan. Kalau ukurannya cuma duit, kenapa kita tidak bubarkan saja DPR yang anggaran operasionalnya triliunan tapi kerjanya seringkali minim? Demokrasi memang butuh biaya besar. Itu harga yang harus dibayar untuk kebebasan. Mengganti Pilkada langsung dengan alasan penghematan adalah bentuk kebodohan yang sistematis. Uang puluhan triliun untuk Pilkada itu investasi. Investasi agar seorang gubernur atau bupati tidak jadi boneka partai, tapi benar-benar pelayan publik. Kalau sistem ini diganti cuma karena dianggap mahal, berarti negara ini dikelola kayak perusahaan. Hak suara rakyat dianggap sebagai beban, bukan hak.

Pasar Malam Politik Dipindah ke Ruang VIP

Ada juga yang bilang, Pilkada di DPRD bakal mengurangi politik uang. Jangan percaya. Itu omong kosong. Menghapus pemilihan langsung tidak akan membunuh praktik suap. Malah, suapnya jadi terpusat.

Dalam sistem langsung, oligarki harus repot menyebar uang ke banyak orang. Prosesnya mahal dan belum tentu berhasil. Tapi kalau pemilihan cuma di DPRD, mereka tinggal "belanja" di satu tempat: anggota dewan. Inilah yang namanya korupsi grosir. Cukong daerah cuma perlu siapkan koper uang untuk segelintir politisi di parlemen, dan selesai. Lahirlah kepala daerah baru, tanpa perlu mendengar suara rakyat sama sekali. Jadi, wacana ini bukan untuk memberantas pasar gelap. Cuma memindahkan transaksinya dari pinggir jalan ke ruang VIP yang tertutup.

DPRD: Sarang Moral Hazard