OJK dan ADB Pacu Obligasi Hijau ASEAN+3 di Yogyakarta

Di Yogyakarta, Senin lalu, suasana di venue pertemuan terasa berbeda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asian Development Bank (ADB) baru saja membuka serangkaian acara penting. Fokusnya jelas: mendorong keuangan berkelanjutan dan memperkuat pasar obligasi lokal di Indonesia dan kawasan Asia. Ini bukan sekadar wacana, tapi upaya konkret yang diwujudkan lewat penyelenggaraan 45th ASEAN 3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events 2026.

Retno Ici, Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, hadir memberikan sambutan. Ia menekankan bahwa forum ini punya tujuan strategis.

"Kehadiran bersama regulator, pelaku pasar, investor, hingga akademisi dalam konferensi ini mencerminkan komitmen bersama," ujarnya.

Menurut Retno, tujuan besarnya adalah mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN 3. Caranya? Melalui standardisasi regulasi, harmonisasi praktik pasar, dan penyelarasan infrastruktur untuk transaksi obligasi lintas batas.

Nah, soal komitmen terhadap keuangan berkelanjutan, OJK ternyata sudah bergerak lebih dulu. Mereka telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2023. Aturan ini memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, tidak hanya aspek lingkungan (green), tapi juga menyentuh aspek sosial dan keberlanjutan lainnya. Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) juga disebut-sebut sebagai penggerak utama, berperan menyelaraskan proyek nasional dengan standar global.

Di sisi lain, pengembangan pasar obligasi mata uang lokal juga digenjot. Alasannya kuat. Pasar obligasi lokal bisa meningkatkan stabilitas keuangan dengan memotong risiko nilai tukar asing dan ketergantungan pada pembiayaan dari luar. Selain itu, ini membuka diversifikasi sumber dana untuk infrastruktur dan proyek jangka panjang, sekaligus membangun ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Hasilnya? Hingga akhir Desember 2025, angka outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan yang mencakup kategori green, social, sustainability, dan sustainability-linked telah menembus Rp54,94 triliun. Angka yang setara dengan USD3,28 miliar itu menunjukkan ada traksi yang positif.

Pembicara lain, Mada Dahana dari Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti dari sisi pembangunan. Ia mengatakan keuangan berkelanjutan adalah bagian sentral dari strategi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan target Sustainable Development Goal’s (SDG’s).

“Pemerintah telah mengembangkan berbagai inisiatif, seperti sukuk, obligasi tematik misalnya obligasi SDG dan biru serta skema pembiayaan gabungan,” jelasnya.

Namun begitu, tantangan tetap ada. Salah satu yang utama adalah keterbatasan kapasitas pendanaan. Mada menegaskan, kolaborasi dari berbagai pihak mutlak diperlukan untuk mengatasi hal ini.

Meski ada tantangan, sinyal dari data ternyata cukup menggembirakan. Laporan Sustainable Development Report 2025 mencatat skor Indonesia sebesar 70,2, sedikit di atas rata-rata global 69,5. Bahkan, Indonesia telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator penilaian SDG’s. Pencapaian ini, ditambah dengan rencana jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045, bisa menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan investor internasional.

Rangkaian kegiatan ABMF ini sendiri digelar selama tiga hari, dari 2 hingga 4 Februari 2026. Diselenggarakan secara hybrid, acara ini diikuti oleh sekitar 200 peserta yang datang dari seluruh negara anggota ASEAN 3 dan berbagai pemangku kepentingan di kawasan. Pertemuan ini, diharapkan, bukan sekadar seremoni, tapi benar-benar menjadi pemantik aksi kolektif.