Potret Kesejahteraan Rakyat Kian Terkikis

Oleh: Nano Hendi Hartono
Wartawan Senior

Embun pagi masih menempel di daun ketika Siti, 42 tahun, membuka dompet kainnya di pinggiran Bekasi. Ia menghitung. Lembaran lima ribuan itu disusunnya dengan hati-hati, bukan untuk ditabung, tapi agar cukup bertahan sampai Sabtu nanti. Sudah dua tahun lebih celengan plastik di lemari itu kosong melompong. “Sekarang bukan soal nabung, Pak,” ucapnya pelan. “Bertahan hidup saja sudah syukur.”

Cerita Siti ini, sayangnya, bukan cerita sendirian. Dia cuma satu dari jutaan. Perlahan-lahan, tanpa gemuruh krisis atau pengumuman resmi, kesejahteraan mereka tergerus. Rasanya nyata di keseharian.

Coba lihat kemampuan menabung. Itu indikator yang paling jujur. Dan di sini, alarm harusnya berdering keras. Banyak keluarga kini hidup dari gajian ke gajian, bahkan dari utang ke utang. Biaya hidup mulai dari beras, ongkos anak sekolah, bensin naik terus. Tapi pendapatan? Jangan tanya.

Memang, mal masih ramai. Jalan tol tetap macet. Tapi jangan terkecoh. Pola konsumsi berubah bukan karena daya beli kuat, tapi karena orang terpaksa. Tabungan dikuras, barang berharga dijual, pinjaman online dengan bunga gila-gilaan jadi andalan.

Kelas menengah, yang biasa jadi penyangga ekonomi, pelan-pelan merosot. Mereka masih kerja, tapi rapuh banget. Cuma butuh satu musibah: sakit, kena PHK, atau biaya sekolah naik, langsung ambruk semuanya.

Di sisi lain, coba bandingkan dengan laporan harta pejabat. Angkanya justru naik. Aset makin banyak, properti bertambah, simpanan di bank menggelembung. Kontrasnya menyakitkan.

Ironinya bukan cuma pada angka. Tapi pada jurang empati yang makin menganga. Rakyat dipaksa mengencangkan ikat pinggang, sementara sebagian elite terlihat tenang-tenang saja bahkan di tengah situasi yang sebenarnya tidak ringan.

Pertanyaan warga pun sederhana: kenapa pengorbanan selalu diminta dari bawah? Sementara di atas, seolah tak tersentuh.

Narasi resmi sering bilang inflasi terkendali, pertumbuhan positif. Secara statistik mungkin iya. Tapi ekonomi bukan cuma grafik di layar komputer. Ia hidup. Di dapur, di warung kopi, di pasar yang becek.

Stabilitas makro itu bagus, tapi belum tentu menjamin kesejahteraan mikro. Kenaikan harga beras beberapa persen, dampaknya beda jauh buat pejabat dan buruh harian. Subsidi dikurangi dengan alasan efisiensi, yang pertama kali limbung ya keluarga-keluarga pas-pasan.

Negara seperti terlalu yakin pada teori tetesan ke bawah. Pertumbuhan ada, tapi tidak inklusif. Kue ekonomi membesar, cuma potongannya tidak merata. Yang dapat porsi besar ya yang sudah punya.

Bansos memang ada. Program perlindungan sosial juga jalan. Tapi banyak yang merasa kehadiran negara cuma di atas kertas. Bantuan sifatnya sementara, sementara masalah pokok upah rendah, hidup mahal, kerja layak yang susah tetap menggantung.

Belum lagi, kebijakan kerap terasa elitis. Dirancang dari meja kerja yang dingin, dengan logika teknokrat, jauh dari realita di lapangan. Padahal rakyat tidak minta yang muluk-muluk. Cuma ingin hidup layak, bisa menyisihkan uang sedikit, dan punya harapan bahwa besok akan lebih baik.

Yang berbahaya dari semua ini justru kesunyiannya. Tidak ada kerusuhan besar atau antrian panjang seperti ’98. Yang ada adalah kelelahan yang dalam. Orang tetap kerja, tetap tersenyum, tapi di dalam hati, cemas memikirkan masa depan.

Dan ketika kesejahteraan terkikis diam-diam, demokrasi pun ikut melemah. Rakyat yang sibuk berjuang untuk makan hari ini, kehilangan tenaga untuk terlibat dalam urusan publik. Ketimpangan ekonomi lama-lama bisa berubah jadi ketimpangan politik.

Sudah waktunya kebijakan ekonomi ditinjau ulang. Pertumbuhan harus dibarengi pemerataan yang nyata. Mengawasi kekayaan elite bukan cuma soal moral, tapi prasyarat untuk membangun kepercayaan. Negara harus memberi contoh, bukan cuma memberi perintah.

Intinya, pembangunan harus kembali ke manusia. Bukan angka. Upah yang layak, harga pangan yang terjangkau, jaminan sosial yang kuat itulah fondasi kesejahteraan yang sebenarnya.

Dompet rakyat itu indikatornya. Selama ia makin tipis dan tabungan menguap, klaim bahwa “ekonomi baik-baik saja” patut diragukan.

Kesejahteraan bukan kemewahan. Ia hak dasar. Jika tidak segera dibenahi, yang terkikis bukan cuma kemampuan bertahan hidup rakyat, tapi juga kepercayaan mereka pada negara.

Dan kalau kepercayaan itu runtuh, ongkos yang harus dibayar bangsa ini akan jauh lebih mahal daripada angka-angka di laporan manapun.