Ray Rangkuti Peringatkan Wacana Pilkada Lewat DPRD: Bom Waktu Korupsi dan Sandera Politik

Dampak lain yang mengkhawatirkan adalah posisi politik kepala daerah. Tanpa mandat langsung dari rakyat, mereka akan mudah digoyang DPRD. "Jadi pemimpinnya ini disandera terus tiap tahun. Dengan ancaman pemakzulan," jelas Ray. Kepala daerah akan sibuk bernegosiasi dengan dewan, bukan fokus membangun daerah.

Lalu ada argumen soal biaya. Katanya, pilkada langsung itu mahal. Ray membantah. Ia menghitung, biaya Pilkada 2024 yang 40 triliun, jika dibagi per pemilih, cuma sekitar Rp200.000 untuk lima tahun. "Apa yang mahal?" bantahnya. Baginya, uang itu adalah investasi untuk membangun rohani bangsa, yaitu demokrasi.

tegasnya.

Generasi muda sekarang juga jadi pertimbangan. Generasi Z dan Alpha yang tumbuh dengan budaya partisipasi langsung lewat media sosial, kecil kemungkinannya mau diwakili begitu saja. Mereka ingin suaranya langsung didengar.

Memaksakan sistem ini berisiko memicu konflik. Ray mengingatkan kerusuhan Agustus 2024, saat massa merusak sejumlah kantor DPRD. Itu adalah sinyal keras penolakan publik. Apalagi, wacana ini digulirkan di tengah berbagai musibah yang melanda. "Peristiwa demi peristiwa kita alami terus yang kelihatan enggak membuat jera para politisi kita," kritiknya pedas.

Ia juga menyayangkan sikap Partai Demokrat yang berbalik haluan mendukung pilkada tidak langsung. Padahal, partai itu lahir di era pemerintahan yang justru memperjuangkan pilkada langsung. "Mereka meninggalkan visi misinya, komitmennya demi mengejar kekuasaan," tutup Ray dengan nada kecewa.