Prabowo Ingin Indonesia Tiru Jepang dan Korea, Tapi Mulai dari Mana?

"Ayo Pak, mulai dari budaya pejabat mengundurkan diri." Kalimat itu mungkin mewakili suara banyak orang yang menyimak wacana tersebut.

Di Jepang, budaya mundurnya seorang pejabat itu bukan sekadar formalitas. Ini soal nilai-nilai yang mengakar dalam: sekinin (tanggung jawab moral), meiyo (kehormatan), dan haji (rasa malu). Nilai-nilai itu begitu kuat, sehingga kegagalan atau kesalahan bahkan yang dianggap sepele sering berujung pada pengunduran diri. Itu cara mereka mempertanggungjawabkan amanah dan, yang tak kalah penting, menjaga kepercayaan publik.

Latar belakangnya bisa ditelusuri jauh ke masa samurai dengan kode bushido-nya, juga konsep kewajiban sosial seperti giri dan on. Bagi mereka, jabatan adalah sesuatu yang harus dijaga martabatnya, bukan cuma kursi empuk berlabel 'posisi'.

Nah, bagaimana konsep itu bekerja dalam praktik? Intinya begini. Sekinin membuat seorang pejabat memandang kegagalan sebagai beban moral pribadi, bukan sekadar urusan hukum. Mundur adalah bentuk penebusan. Lalu ada Meiyo, soal menjaga harga diri pribadi dan institusi. Mundur demi kehormatan dianggap lebih terhormat daripada bertahan dengan noda.

Di sisi lain, tekanan Haji atau rasa malu itu luar biasa besar. Skandal kecil pun bisa memicu gelombang tuntutan publik agar si pejabat mundur, sebagai cara meredakan aib bersama. Dan semua ini diperkuat oleh rasa Giri & On, kewajiban moral dan utang budi kepada publik serta partai yang telah memberi kepercayaan.

Beberapa contoh kasus belakangan ini cukup gamblang. Ambil contoh Taku Eto, Menteri Pertanian yang pada 2025 lalu memilih mundur. Pemicunya? Komentarnya yang dianggap receh soal menerima beras gratis dari pendukung, yang ternyata memicu kemarahan luas. Atau pada 2023, empat menteri kabinet serentak angkat kaki karena terseret skandal penggelapan dana kampanye partai berkuasa, LDP.