Budaya Mundur Pejabat Jepang: Mau Tiru, Tapi Berani Malu?

Kasus-kasus lain juga tak kalah menarik. Makiko Yamada, Juru Bicara Perdana Menteri di tahun 2021, harus mundur setelah terungkap menerima jamuan makan mewah dari perusahaan yang punya hubungan dengan keluarga PM. Lalu ada Hiroshi Sasaki, Wali Kota Toda, yang baru-baru ini mengundurkan diri karena dugaan pemalsuan ijazah. Hal sepertinya menunjukkan betapa integritas akademik pun jadi harga mati bagi pejabat di sana.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Sayangnya, budaya serupa belum benar-benar mengakar di sini. Pejabat kita sering kali terlihat enggan, bahkan sangat enggan, untuk mundur meski sudah tersandung skandal yang jelas. Rasa malu dan tekanan moral kolektif tampaknya masih minim. Alih-alih memikul tanggung jawab, yang sering terjadi justru pengorbanan bawahan atau pembelaan dengan dalih 'hak prerogatif'. Sungguh kontras dengan Jepang yang menjunjung tinggi tanggung jawab moral di atas segalanya.

Wacana ini pun ramai diperbincangkan warganet. Banyak yang menyoroti titik awal yang harus dibenahi.

Ada juga yang melihatnya dari sudut yang lebih sistemik.

Kritik yang lebih langsung juga muncul.