Keculasan Politik yang Dibenarkan: Stabilitas atau Kedangkalan Demokrasi?

- Selasa, 13 Januari 2026 | 06:50 WIB
Keculasan Politik yang Dibenarkan: Stabilitas atau Kedangkalan Demokrasi?

Dalam jangka pendek, cara ini mungkin efektif. Tapi untuk jangka panjang, ini berbahaya. Bangsa yang terus diperlakukan sebagai massa emosional akan kehilangan kepercayaan diri intelektualnya. Mereka tak lagi yakin mampu memahami persoalan kompleks, sehingga menyerahkan segalanya pada narasi yang paling menyentuh perasaan.

Pola ini tidak lahir karena rakyat "bodoh". Tapi karena elite sengaja membiasakan mereka. Ketika elite terus-menerus memilih jalan emosional, rakyat pun belajar bahwa air mata lebih penting daripada data. Bahwa penderitaan simbolik lebih laku daripada solusi nyata. Bahwa tampil lemah lebih menguntungkan daripada bekerja keras.

Lama-kelamaan, standar publik pun turun. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena tidak pernah diajak untuk naik.

Di titik inilah, politik culas menjadi sistemik. Ia bukan lagi sekadar strategi kandidat. Ia telah menjadi sebuah ekosistem politik yang saling menguntungkan: politisi dapat dukungan mudah, media dapat klik, publik dapat drama.

Yang dirugikan cuma satu: masa depan politik yang dewasa.

Lalu, apakah pola ini masih bisa menyelamatkan bangsa?

Jawaban jujurnya: mungkin bisa menyelamatkan negara, tapi tidak untuk bangsa. Negara adalah struktur. Bangsa adalah kesadaran kolektif. Politik culas bisa menjaga struktur tetap berdiri. Pemerintahan berjalan, konflik diredam, kekuasaan berganti dengan damai.

Tapi bangsa yang terus dipelihara dengan emosi dangkal akan menjadi rapuh menghadapi krisis besar. Mudah terbelah oleh narasi sederhana. Dan sulit melahirkan pemimpin berkelas untuk jangka panjang.

Bangsa tidak runtuh karena kurang cerdas. Mereka runtuh karena tidak pernah dilatih menggunakan kecerdasan itu.

Jalan keluar dari masalah ini sebenarnya ada. Tapi ia tidak populer.

Jalan itu menuntut elite yang berani kalah demi mendidik publik. Media yang berani tidak mengejar viralitas demi akurasi. Dan pemilih yang mau bersusah payah berpikir.

Tentu, ini tidak realistis jika hanya dituntut dari satu pihak. Perubahan hanya mungkin jika ada kesepakatan diam-diam bahwa kualitas demokrasi lebih penting daripada kemenangan instan.

Tanpa itu, politik Indonesia akan terus berputar dalam siklus yang sama. Wajahnya berganti, gayanya disesuaikan, tapi wataknya tetap tak berubah.

Indonesia hari ini ibarat bangsa yang terus diselamatkan dari kekacauan, tapi jarang diselamatkan dari kedangkalan politiknya sendiri.

Selama keculasan masih dianggap sebagai kecerdikan.
Selama manipulasi masih dianggap sebagai kepekaan.
Selama emosi masih dianggap sebagai partisipasi.

Maka kita akan terus memiliki pemilu yang meriah.
Pemerintahan yang relatif stabil.
Tapi demokrasi yang jalan di tempat.

Pertanyaan akhirnya bukan lagi, "Siapa yang menang?"

Melainkan, bangsa seperti apa yang sedang kita bentuk melalui cara-cara seperti ini?

Dan apakah kita benar-benar ingin diselamatkan, jika harga yang harus dibayar adalah kehilangan kemampuan untuk berpikir bersama?

Aendra MEDITA, jurnalis, analis di Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) dan pengamat sosial budaya.


Halaman:

Komentar