KPK Geledah Kantor Pajak Jakut, Dugaan Suap Diskon Rp 60 Miliar Terkuak

Senin malam (12/1) lalu, suasana di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara di kawasan Gambir tak seperti biasa. Tim penyidik KPK mendatangi gedung itu untuk melakukan penggeledahan. Aksi ini merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sebelumnya telah menjaring sejumlah petinggi di kantor pajak tersebut.

Pantauan di lokasi menunjukkan, para penyidik baru keluar sekitar pukul 22.03 WIB. Mereka terlihat membawa beberapa koper dan tas. Tanpa banyak komentar, barang-barang bukti itu langsung dimasukkan ke mobil yang sudah menunggu di depan, lalu dibawa meluncur ke Gedung KPK.

“Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara suap pajak, hari ini tim melakukan penggeledahan di KPP Madya Jakarta Utara,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi aksi tersebut.

Ia menegaskan penggeledahan ini untuk pengembangan kasus yang sedang ditangani.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin (Kepala Seksi Waskon), dan Askob Bahtiar (Tim Penilai) dari internal kantor pajak. Dari pihak eksternal, tersangkanya adalah Abdul Kadim Sahbudin, seorang konsultan pajak, serta Edy Yulianto dari staf PT Wanatiara Persada.

Dari Rp 75 Miliar Jadi Rp 15 Miliar

Menilik ke belakang, kasus ini berawal dari laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada untuk periode 2023 pada September 2025. Pemeriksa di KPP Jakut awalnya menemukan potensi kekurangan bayar yang fantastis: Rp 75 miliar.

Namun begitu, angka itu tidak diterima begitu saja oleh pihak perusahaan. Di sinilah, menurut penyidik, terjadi tawar-menawar yang mencurigakan.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan kronologinya dalam sebuah konferensi pers. “Jadi ini sudah dibayar, tapi dicek ulang ada potensi kekurangan bayar. Setelah dihitung tim pemeriksa, PT WP ini kurang bayar Rp 75 miliar,” katanya.