Pemerintah Desak Daerah Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan 2026

Menyambut Ramadan 2026, pemerintah daerah diingatkan untuk bersiap lebih awal. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menekankan bahwa lonjakan harga pangan di bulan puasa bukan hal baru. Menurutnya, kunci utamanya ada di perencanaan yang matang, berdasarkan data inflasi tahun-tahun sebelumnya. "Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya," ucap Tomsi.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (12/1/2026), yang digelar secara hybrid dari Jakarta.

Ia mendesak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera bergerak. Rapat internal, analisis data tiga tahun terakhir, dan penyusunan langkah konkret harus segera dilakukan. Harapannya jelas: Ramadan tahun depan bisa jadi bukti bahwa pemerintah pusat dan daerah serius menjaga harga. "Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik," jelasnya dengan semangat.

Beberapa komoditas pun masuk dalam sorotan khusus. Bawang merah, bawang putih, cabai, telur, minyak goreng, hingga beras. Untuk itu, koordinasi yang lebih erat antara kementerian teknis, pemda, dan pelaku usaha mutlak diperlukan agar pasokan dan distribusi lancar.

Di sisi lain, Tomsi menyoroti capaian inflasi nasional yang terbilang terkendali. Per Desember 2025, inflasi year on year berada di angka 2,92 persen. Angka itu masih dalam batas aman target pemerintah, yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen.

“Batas kita yang ideal adalah 2,5 [persen],” tegasnya.

Menurut Tomsi, angka ideal itu penting untuk menyeimbangkan kepentingan. Inflasi terlalu rendah justru bisa menyulitkan produsen, petani misalnya. Sebaliknya, inflasi tinggi tentu membebani konsumen alias masyarakat biasa.

Namun begitu, ada catatan. Di bulan yang sama, inflasi bulanan sempat naik 0,64 persen. Bencana alam di Aceh, Sumbar, dan Sumut disebut turut memengaruhi, mendongkrak harga pangan lokal dan memberi kontribusi pada angka nasional. "Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah, kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen]," katanya.

Atas capaian itu, apresiasi diberikan kepada semua pihak. Tapi Tomsi tak mau semuanya berpuas diri. Evaluasi mendalam diperlukan, terutama untuk daerah yang inflasinya tinggi dalam kurun waktu lama.

Ia meminta laporan atau 'rapor' inflasi daerah sepanjang 2025 segera disiapkan. Rapor itu nantinya akan memetakan daerah mana saja yang jadi penyumbang inflasi tinggi, plus komoditas apa pemicunya. "Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah," tegasnya sekali lagi.

Rapat itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat penting. Turut hadir langsung Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur dari Bapanas Rinna Syawal, serta Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi Putranto. Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah juga hadir. Sementara jajaran pemda dan perwakilan kementerian lain mengikuti secara virtual dari daerah masing-masing.