Pemerintah Desak Daerah Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan 2026

Menurut Tomsi, angka ideal itu penting untuk menyeimbangkan kepentingan. Inflasi terlalu rendah justru bisa menyulitkan produsen, petani misalnya. Sebaliknya, inflasi tinggi tentu membebani konsumen alias masyarakat biasa.

Namun begitu, ada catatan. Di bulan yang sama, inflasi bulanan sempat naik 0,64 persen. Bencana alam di Aceh, Sumbar, dan Sumut disebut turut memengaruhi, mendongkrak harga pangan lokal dan memberi kontribusi pada angka nasional. "Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah, kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen]," katanya.

Atas capaian itu, apresiasi diberikan kepada semua pihak. Tapi Tomsi tak mau semuanya berpuas diri. Evaluasi mendalam diperlukan, terutama untuk daerah yang inflasinya tinggi dalam kurun waktu lama.

Ia meminta laporan atau 'rapor' inflasi daerah sepanjang 2025 segera disiapkan. Rapor itu nantinya akan memetakan daerah mana saja yang jadi penyumbang inflasi tinggi, plus komoditas apa pemicunya. "Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah," tegasnya sekali lagi.

Rapat itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat penting. Turut hadir langsung Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Direktur dari Bapanas Rinna Syawal, serta Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi Putranto. Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah juga hadir. Sementara jajaran pemda dan perwakilan kementerian lain mengikuti secara virtual dari daerah masing-masing.