Peringkat Naik, Tapi Laut Indonesia Masih Rapuh untuk Nelayan Kecil

Pagi itu, laut tampak tenang. Angka-angka di atas kertas pun terlihat menjanjikan. Tapi jangan terkecoh dulu. Ocean Health Index Indonesia memang naik peringkat, dari posisi 189 melompat ke 169 dari 220 negara. Sekilas, ini kabar baik. Seolah-olah arah pengelolaan laut kita mulai membaik. Namun begitu, di balik kenaikan peringkat yang cukup signifikan itu, laut kita ternyata masih menyimpan luka lama. Luka yang belum sembuh sepenuhnya.

Nyatanya, skor kesehatan laut kita di tahun 2025 cuma 66. Angka ini masih ketinggalan jauh jika dibandingin sama rata-rata global yang mencapai 72. Yang bikin miris, justru indikator-indikator yang bersentuhan langsung dengan urat nadi nelayan kecil dan warga pesisir malah melemah. Inilah paradoks yang muncul. Peringkat naik, tapi fondasi untuk keberlanjutan sama sekali belum kokoh.

Dari sepuluh indikator yang jadi penyusun indeks itu, empat di antaranya yang strategis malah anjlok. Penyediaan pangan laut atau Food Provision merosot tajam. Peluang buat nelayan tradisional juga ikut melemah. Belum lagi soal perlindungan pesisir dan indikator mata pencaharian semuanya menunjukkan tren yang kurang bagus. Ini bukan cuma deretan angka statistik belaka. Ini potret nyata betapa rapuhnya hubungan antara negara, laut, dan orang-orang kecil yang hidup darinya.

Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) melihat kondisi ini sebagai sinyal bahaya. Menurut mereka, kebijakan kelautan kita selama ini belum benar-benar berpihak pada kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Indikator yang paling dekat dengan denyut nadi nelayan justru jadi titik terlemah,” ujar Hendra Wiguna, Ketua Umum KPPMPI.

Pernyataannya itu bukan asal bunyi. Ini lahir dari pembacaan data yang dingin, tapi jujur.

Ambil contoh indikator Food Provision. Skornya cuma 24 yang terendah dan turun dari tahun sebelumnya. Ini tanda jelas bahwa laut sebagai sumber pangan kita sedang rapuh. Di lapangan, praktik perikanan tangkap dan budidaya belum juga berubah ke arah yang lebih berkelanjutan. Alat tangkap tak ramah lingkungan seperti trawl masih saja berkeliaran, misalnya di perairan sekitar Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Praktik semacam ini nggak cuma merusak dasar laut, tapi juga mempersempit habis ruang hidup nelayan-nelayan kecil yang cuma punya peralatan seadanya.

Tekanan lain datang dari sektor budidaya yang limbahnya nggak dikelola dengan baik. Atau aktivitas pengolahan loin tuna di Maluku Utara yang menambah beban ekologis. Semuanya berkontribusi pada satu hal: lemahnya kemampuan laut kita menyediakan pangan untuk jangka panjang.

Di sisi lain, indikator peluang nelayan tradisional anjlok dari skor 93 ke 72. Penurunan drastis ini menggambarkan satu hal: akses nelayan kecil ke wilayah tangkapnya sendiri semakin sempit. Penyebabnya beragam, mulai dari penangkapan ikan ilegal, pertambangan pasir laut, penimbunan, sampai proyek reklamasi. Ruang hidup mereka tergerus pelan-pelan, seringkali tanpa ada perlindungan negara yang berarti.

KPPMPI mengingatkan, konstitasi dan UU No. 7 tahun 2016 sebenarnya sudah mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan untuk nelayan kecil. Kepastian akses, hak kelola berbasis komunitas, dan perlindungan hukum itu semua adalah hak dasar, bukan privilege. Tanpa itu, nelayan akan terus terombang-ambing dalam ketidakpastian.

Kerentanan juga kentara di indikator Perlindungan Pesisir, yang skornya turun ke 79. Padahal, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun itu adalah benteng alami. Kalau ekosistem ini rusak, dampaknya langsung terasa: abrasi, banjir rob, hasil tangkapan merosot. Rusaknya ekosistem pesisir sama saja dengan melucuti pertahanan utama warga yang hidup di sana.

Sementara itu, indikator Mata Pencaharian dan Ekonomi turun dari 70 jadi 64. Data BPS tahun 2025 mencatat tenaga kerja sektor perikanan sekitar 5,3 juta jiwa. Jauh di bawah sektor pertanian yang serap lebih dari 36 juta orang. Fakta ini menunjukkan potensi besar sektor kelautan kita belum dikelola optimal sebagai penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja.

Padahal, di tengah target pemerintah menekan angka pengangguran, sektor perikanan seharusnya bisa jadi jawaban. Hilirisasi yang berpihak pada nelayan kecil bisa membuka banyak peluang kerja baru sekaligus mendongkrak nilai tambah hasil laut.

Jadi, kenaikan peringkat Ocean Health Index itu memang patut dicatat. Tapi data juga bicara jujur: perbaikan itu belum menyentuh akar persoalan. Laut yang sehat nggak cuma diukur dari peringkat global. Tapi dari seberapa adil ia menghidupi nelayan kecil, seberapa kuat ia dijaga dari kerusakan, dan seberapa konsisten kebijakan negara mendukung keberlanjutan.

KPPMPI mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kelautan dan perikanan. Laut Indonesia hanya akan pulih betulan kalau ekosistemnya dijaga dan nelayan kecilnya dilindungi. Tanpa itu, kenaikan peringkat cuma akan jadi angka di atas kertas. Sementara di garis pantai, perjuangan hidup para nelayan terus bergulung, seperti ombak yang tak pernah berhenti.