Hugo PDIP Bantah Usulan Prabowo: Pilkada Lewat DPRD Langgar Konstitusi!

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati.”

Usulan itu tak sia-sia. Beberapa partai besar seperti Gerindra, Golkar, hingga PAN dan Demokrat disebut-sebut mendukung. Tapi bagi Hugo dan PDIP, persoalan biaya adalah hal lain yang tak boleh diselesaikan dengan mengorbankan hak rakyat.

Masalah Mahal, Bukan Hak Rakyat

Memang, alasan utama yang selalu dikedepankan adalah efisiensi biaya. Tapi Hugo tak sepakat. Menurutnya, yang perlu dibenahi adalah sistemnya, bukan hak dasarnya.

“Nah, soal biaya, itu lain urusan lagi,” ujarnya. “Menurut pihak kami di PDI Perjuangan, soal biaya, kita perbaiki di dalam sistem pemilihan umum ini.”

Ia lalu menjabarkan sejumlah titik yang bisa dihemat. Misalnya, praktik ‘mahar’ politik dari calon kepada partai. Itu, katanya, harus dihentikan.

“Sekarang yang membuat biaya itu mahal seringkali dimulai dari partai politik dulu. Mahar kepada partai politik,” ucap Hugo.

“Ketika calon itu mau maju, harus bayar dulu gitu dan kadang-kadang gila-gilaan.”

Selain itu, sinkronisasi jadwal juga bisa memangkas anggaran. Misalnya, menggabungkan Pilkada dengan Pemilu Legislatif daerah. Penegakan hukum yang keras terhadap pelanggaran juga bisa menekan biaya politik yang membengkak.

“Jadi banyak hal yang bisa diefisienkan, dari pemilihan langsung itu,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Hugo mengingatkan dengan nada tegas. Mengambil kembali hak suara rakyat, baginya, adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar.

“Harga mengambil kembali hak rakyat itu terlalu mahal,” tandasnya. “Apa yang sudah kita berikan kepada rakyat, kita ambil kembali itu terlalu mahal, lebih mahal dari biaya politik itu.”

Debat ini, tampaknya, masih akan panjang. Di satu sisi ada tawaran efisiensi, di sisi lain ada prinsip konstitusi yang dipertahankan mati-matian.