María Corina Machado dan Dilema Oposisi yang Menggadaikan Kedaulatan

Bagi yang mengikuti dinamika Venezuela, nama María Corina Machado tentu sudah tak asing lagi. Dia adalah sosok oposisi paling mencolot dalam beberapa tahun belakangan. Tegas, ideologis, dan jago mengemas pesan politik untuk konsumsi dunia internasional. Para pendukungnya melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Chavista. Sementara lawan-lawannya mencapnya sebagai oposisi yang terlalu dekat dengan kepentingan Barat. Apapun sudut pandangnya, satu hal yang jelas: Machado bukanlah aktor pinggiran. Dia pemain utama dalam pertarungan legitimasi di Venezuela.

Ambil contoh pernyataannya yang menyebut Delcy Rodríguez sebagai "arsitek penyiksaan, penganiayaan, korupsi, dan narkotrafik". Dia juga menekankan kedekatan Rodríguez dengan Rusia, China, dan Iran. Nah, ini bukan sekadar kritik moral biasa. Pilihan diksinya bukan bahasa rekonsiliasi. Ini adalah bahasa geopolitik dan pasar torture, narco-trafficking, cannot be trusted by international investors. Kalimat terakhir itu kuncinya. Machado sepertinya tidak sedang berbicara untuk memperbaiki hubungan politik di dalam negeri. Dia sedang menyusun argumen untuk dunia luar: bahwa pemerintah transisi tidak layak dipercaya.

Di sinilah dilemanya. Venezuela bukan negara dalam kondisi normal. Negeri itu berada di bawah tekanan serius, dan diwarnai intervensi eksternal yang kuat. Menurut sejumlah saksi, dalam situasi seperti ini, negara-negara Global South biasanya punya prinsip dasar: konflik internal boleh terjadi, kritik boleh tajam, tapi ada satu garis merah yang harus dijaga kedaulatan nasional jangan sampai jadi korban pertarungan elite. Bukan untuk membenarkan kesalahan rezim, tapi untuk mencegah negara jadi pion permanen dalam permainan kekuatan besar.

Machado tampaknya memilih jalur lain. Dia mengaitkan narasi oposisi pada dua sasaran sekaligus: mendeligitimasi rezim secara moral dan secara geopolitik. Tuduhan korupsi dan pelanggaran HAM disatukan dengan label "sekutu Rusia–China–Iran," lalu ditutup dengan pesan strategis: mereka tidak bisa dipercaya investor internasional. Ini menyasar titik paling sensitif Venezuela: ekonomi, sanksi, akses pasar, dan legitimasi global.

Strateginya masuk akal sebagai kalkulasi politik. Dalam realpolitik, kemenangan oposisi tak cuma bergantung pada dukungan rakyat, tapi juga pada sokongan eksternal pengakuan diplomatik, keringanan sanksi, akses ke jaringan finansial. Machado paham betul bahwa perang narasi hari ini bukan cuma terjadi di jalanan Caracas, tapi juga di ruang-ruang Washington, Brussels, dan pusat keuangan global. Dengan kata lain, dia sedang membangun "pemerintahan alternatif" di mata dunia, jauh sebelum konsensus nasional tercapai di dalam negeri.

Namun begitu, logika semacam ini punya biaya yang tinggi. Sejarah Global South menunjukkan pola yang berulang: ketika konflik internal diperdalam di saat tekanan eksternal menguat, hasil akhirnya jarang menguntungkan kedaulatan. Negara mungkin berganti pemimpin, tapi sering kali kehilangan kendali atas arah kebijakan strategisnya. Fragmentasi elite memudahkan aktor luar mengunci agenda, mulai dari energi, sumber daya, hingga orientasi geopolitik. Ini bukan teori konspirasi. Ini konsekuensi praktis ketika legitimasi domestik melemah dan legitimasi eksternal jadi penentu.

Lalu muncul pertanyaan mengganggu yang justru penting: apakah tugas oposisi adalah memperbaiki negara, atau sekadar memenangkan kekuasaan, apapun risikonya bagi persatuan dan kedaulatan? Mengkritik rezim itu sah dan perlu. Tapi kritik yang dirancang terutama untuk memicu isolasi eksternal, menjatuhkan kepercayaan investor, dan mempercepat delegitimasi internasional, berpotensi berubah jadi senjata yang melukai bangsanya sendiri di tengah krisis.

Ini bukan pembelaan untuk Delcy Rodríguez, apalagi pembenaran untuk rezim Maduro. Tuduhan pelanggaran HAM, korupsi, dan salah kelola ekonomi adalah isu serius yang harus diproses secara hukum yang kredibel. Tapi ada perbedaan yang mendasar antara kritik sebagai tanggung jawab nasional dan kritik sebagai instrumen geopolitik. Di saat negara tertekan, batas itu jadi penentu.

Dalam tradisi kenegaraan, kematangan sebuah oposisi diuji bukan saat keadaan normal, melainkan saat negara berada di simpang krisis. Di titik itulah terlihat apakah ia mampu menahan diri untuk tidak menjadikan krisis nasional sebagai tangga menuju kekuasaan. Oposisi boleh keras, tapi negarawan paham urutannya: kedaulatan dulu, baru kompetisi. Sebaliknya, kontestan kekuasaan cenderung membalik urutan itu: kompetisi dulu, kedaulatan belakangan, karena yang mendesak adalah momentum.

Venezuela memberi kita pelajaran pahit tentang bagaimana sebuah bangsa bisa terkoyak dari dua arah sekaligus: tekanan luar dan pertarungan dalam. Ketika dua arus ini bertemu, publik kehilangan ruang bernapas. Negara kehilangan posisi tawar. Elite kehilangan disiplin moral. Dan rakyatlah yang akhirnya membayar tiket termahal untuk sebuah drama yang tidak mereka tulis.

Mungkin inilah inti persoalan yang perlu direnungkan dari jauh: intervensi asing hampir selalu datang dengan narasi "menyelamatkan", sementara perebutan kekuasaan internal hampir selalu dibungkus narasi "perubahan". Kedua narasi itu bisa bertemu dalam satu kepentingan, tapi tidak selalu sejalan dalam satu tujuan: kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa.

Venezuela sedang berada di momen semacam itu. Dunia menonton. Rakyat Venezuela menanggung. Global South seharusnya belajar.

Pelajaran bagi Indonesia di Tengah Politik Oportunis

Indonesia jelas bukan Venezuela. Tidak ada tank asing di jalanan ibu kota, tidak ada sanksi ekonomi yang mencekik langsung. Tapi sejarah punya cara berulang yang unik, sering dengan pola mirip dalam bungkus konteks berbeda. Di situlah bahayanya.

Pelajaran dari Venezuela bukan cuma soal intervensi asing. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana elite politik dalam negeri merespons tekanan dan krisis. Ketika negara di persimpangan, selalu ada dua pilihan. Ada yang memilih menahan diri, merawat kewarasan publik, dan menjaga agar konflik tidak melampaui batas. Sebagian lain justru melihat krisis sebagai peluang. Di tangan kelompok kedua inilah politik berubah dari sarana pengabdian menjadi alat percepatan kekuasaan.

Politik oportunis tumbuh subur ketika krisis diperlakukan sebagai komoditas. Kesulitan rakyat jadi latar panggung. Kegagalan kebijakan dijadikan bahan bakar emosi. Ketidakpastian dibiarkan berlarut karena di situlah sorotan kamera paling terang. Dalam situasi seperti itu, yang dikejar bukan penyelesaian, melainkan momentum. Bukan pemulihan, melainkan positioning. Negara perlahan kehilangan orientasi, karena setiap masalah dinilai dari seberapa besar keuntungan politik yang bisa dipetik.

Bahaya terbesarnya bukan cuma polarisasi internal, tapi kerusakan reputasi nasional. Di dunia yang terhubung, narasi tentang sebuah negara bergerak cepat melampaui batas teritorialnya. Ketika elite politik berlomba-lomba mendeligitimasi negaranya sendiri di mata internasional menyebutnya gagal, rusak, atau tak layak dipercaya yang tergerus bukan cuma pemerintah yang berkuasa, tapi kepercayaan terhadap negara itu sendiri. Reputasi yang rusak memukul semua: rakyat, pelaku usaha, dan generasi mendatang.

Di titik inilah perbedaan antara kritik bertanggung jawab dan kritik oportunis menjadi nyata. Kritik yang bertanggung jawab bertujuan memperbaiki, meski keras. Kritik yang oportunis bertujuan menjatuhkan, meski harus mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa. Yang pertama menjaga rumah sambil memperbaiki atap bocor. Yang kedua tak segan membesarkan kebocoran agar rumah tampak pantas dirobohkan lalu menawarkan diri sebagai arsitek rumah baru.

Kita punya sejarah panjang dalam mengelola perbedaan. Indonesia pernah jatuh, bangkit, dan belajar bahwa konflik politik yang tak terkendali selalu berujung pada harga sosial yang mahal. Maka para pendiri bangsa meletakkan etika kebangsaan di atas sekadar kompetisi kekuasaan. Mereka paham, demokrasi tanpa kedewasaan hanya melahirkan keributan. Kebebasan berbicara tanpa tanggung jawab akan jadi kebisingan yang melumpuhkan.

Di sinilah politikus oportunis jadi ancaman sunyi. Mereka tak selalu datang dengan retorika kasar. Sering justru tampil rapi, fasih bicara demokrasi, HAM, dan tata kelola. Masalahnya bukan pada nilai-nilai itu, tapi pada cara dan tujuannya. Ketika nilai luhur dijadikan alat untuk mengamankan posisi, bukan memperbaiki sistem, politik kehilangan dimensi moralnya.

Pelajaran terpenting dari Venezuela mungkin ini: negara jarang runtuh hanya karena tekanan luar. Ia runtuh karena dari dalam kehilangan daya tahan etis. Ketika elite politik lebih sibuk saling menjatuhkan daripada merawat kepentingan nasional, pintu intervensi terbuka dengan sendirinya. Bukan karena kekuatan luar terlalu kuat, tapi karena bangsa itu sendiri terlalu terpecah untuk menolaknya.

Kita masih punya modal besar: persatuan sosial, pengalaman sejarah, institusi yang meski tak sempurna masih berdiri. Modal ini hanya bisa dijaga jika para elite mampu menempatkan ambisi pada tempatnya. Kompetisi politik harus tetap berjalan, tapi jangan dengan mengorbankan martabat negara. Kritik harus tetap hidup, tapi bukan dengan membakar rumah sendiri agar tampak sebagai pahlawan pemadam kebakaran.

Pada akhirnya, perbedaan antara negarawan dan oportunis selalu terlihat jelas di saat-saat sulit. Negarawan bertanya apa yang terbaik bagi bangsa, meski itu berarti menahan diri. Oportunis bertanya apa yang terbaik bagi dirinya, meski itu berarti memperdalam luka nasional. Venezuela memberi kita cermin yang jujur. Alangkah baiknya kita belajar, sebelum cermin itu retak di tangan kita sendiri.